REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengritik, Partai NasDem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, hal itu dirasa aneh saat Anies masih menjalani proses pemeriksaan di KPK.

“Ada parpol yang mengatakan (pemeriksaan KPK) kriminalisasi, juga, dari mantan wakil Ketua KPK mengatakan hal tersebut, padahal seorang advokat. Ini jelas politisasi,” kata Gilbert dalam keterangannya, Selasa (4/9).

Dia menduga, ada bentuk penggiringan opini publik tanpa bukti otentik dari partai politik dan advokat yang tidak menghargai lembaga antirasuah dalam bekerja menghormati hukum. Menurutnya, hal itu juga semakin kontraproduktif ketika sebelumnya ramai pembicaraan revisi UU KPK memperlemah komisi tersebut.

Gilbert menambahkan, dengan adanya parpol yang mendeklarasikan capres saat orang yang dimaksud masih dalam proses pemeriksaan KPK, malah menunjukkan kesan dan niat yang tidak baik. Bahkan, dia menuding, ada intervensi tidak kasat mata dari upaya KPK dalam membongkar kasus Formula E.

“Seharusnya, semua pihak menahan diri, menunggu hasil pemeriksaan KPK, dan mendorong KPK bekerja professional. Penghormatan terhadap hukum sepatutnya ditunjukkan oleh semua pihak, termasuk parpol,” tuturnya.

Diketahui, Partai Nasdem secara resmi telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. 

"Nasdem mencari yang terbaik daripada yang baik-baik, inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah Why not the best?" kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat konferensi pers 'Deklarasi Capres Partai Nasdem’, kemarin.