REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menegaskan, bahwa koalisi yang tengah dibentuk pihaknya adalah kerja sama politik untuk 2024-2029. Bukan kerja sama politik yang bertentangan dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ada empat potensi koalisi di dalam koalisi kita saat ini, ini potret realnya. Bukan hanya dihadapkan koalisi pemerintah dan koalisi yang dibangun Nasdem, tidak," ujar Johnny dalam diskusi yang digelar Indikator Politik Indonesia, Rabu (4/1).
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Johnny pun kemudian menyampaikan, agar semua pihak menjaga stabilitas politik nasional.
"Kita mengingatkan, potensi koalisi Pilpres itu untuk tahun 2024-2029, bukan saat ini. Saat ini kita harus jaga betul soliditas kita, harus jaga kegotongroyongan kita, harus jaga betul stabilitas politik kita, jadi tolong dilihat ini dengan pas ya," ujar Johnny.
Jelasnya, terdapat potensi terbentuknya empat koalisi untuk Pilpres 2024. Potensi keempat koalisi tersebut juga dibentuk dari partai-partai yang saat ini berada dalam Kabinet Indonesia Maju.
Pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua adalah koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketiga adalah potensi koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terakhir adalah PDIP yang telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
"Jangan lupa potensi potret koalisi, saat ini potensi potret koalisi adalah koalisi di dalam koalisi, saat ini potensi potretnya adalah koalisi di dalam koalisi. Mengapa, karena hanya ada dua partai di luar koalisi (pemerintahan), yang lain semuanya di dalam koalisi," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika itu.
Beberapa jam sebelum diskusi tersebut, ia menanggapi sejumlah 'serangan' yang dilontarkan elite PDIP terhadap menteri-menteri yang merupakan kader partainya. Menurutnya, tak perlu ada kebisingan di publik yang menghadirkan diskursu politik.
"Reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden, Nasdem selalu konsisten dengan sikap tersebut. Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden," ujar Johnny lewat keterangannya.
Tegasnya, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengimbau, semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas politik, soliditas nasional dan gotong royong.
"Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Nasdem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen," ujar Johnny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
