REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (API NDO) mengajak kalangan buruh atau serikat pekerja untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan mengedepankan negosiasi.
"Kurangi demo-demo itu, mari kita bicarakan setiap masalah dengan negosiasi," kata Anton Supit, Ketua Umum APINDO, saat memberikan sambutan pada Rakernas I KSPSI, di Mega Anggrek Hotel, Jakarta, Jumat (24/2) sore.
Sebelumnya Ketua Kadin Arsyad Rasjid dalam sambutan yang disampaikan secara virtual menyampaikan menurunnya proyeksi ekonomi global pada 2023, dari 3,5% menjadi 2,9%. Kondisi ini tentunya memaksa dunia usaha melakukan efisiensi dan adaptasi.
Namun diakui Ketua Umum Kadin tantangan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Untuk itu, lanjut dia, perlu diperkuat kolaborasi dan kemitraan di antara seluruh stakesholder, pengusaha, buruh, dan pemerintah."Kadin ajak KSPSI untuk terus meningkatkan kolaboratif dan solidaritas buruh dan pengusaha," tegas Arsyad.
Berharap Pada Jumhur
Ketua Umum APINDO Anton Supit mengapresiasi kesediaan Moh. Jumhur Hidayat memimpin serikat pekerja.
"Tidak ada orang yang memiliki kompetensi mau memimpin serikat pekerja," kata Anton, seraya menambahkan kelebihan Jumhur yang lain, yaitu pernah jadi pejabat dan aktivis pejuang. Untuk itu, Ketua Umum APINDO berharap kepemimpinan Jumhur akan meningkatkan kualitas KSPSI.
"Mari kita berjuang agar hukum perburuhan industrialisasi lebih sehat dan adil," ucap Anton.
Anton menegaskan, APINDO tidak keberatan merundingkan masalah upah. Namun ia juga mengingatkan hampir separo penduduk Indonesia masih belum mampu membayar iuran BPJS. Untuk itu, Anton Supit mengajak KSPSI meningkatkan aksi-aksi patriotisme, berkolaborasi dengan dunia usaha mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya percaya Pak Jumhur Hidayat bisa membawa kemitraan hubungan indistrialisasi yang harmonis," kata Anton Supit.
Sebelumnya Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, banyak agenda yang harus diselesaikan serikat pekerja. Ia menunjuk fenomena ojek online yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memproduksi ratusan triliun rupiah. "Harusnya Omnibus masukkan itu," kata Jumhur.
Rakernas I KSPSI itu diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air. Rakernas yang akan berlangsung hingga Ahad (26/2) diharapkan menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
