REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR antara Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD dan Komisi III DPR bergulir 'panas' soal terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Rapat tersebut telah digelar pada Rabu (29/3/2023) yang disiarkan langsung ke publik di TV Parlemen.

Sindiran-sindiran panas hingga ancaman terlontar dari para anggota DPR dan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut. Mahfud sempat menyinggung soal anggota DPR yang menjadi makelar kasus (markus).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi awalnya mengingatkan, bahwa setiap orang memiliki kotoran atau sisi gelap. "Saya mengingatkan kepada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi III, maupun yang di depan kita ini Komisi III, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak, punya sisi gelap," kata Johan Budi di gedung DPR, seperti dikutip dari TV Parlemen pada Jumat (31/3/2023).

Johan Budi kemudian meminta kepada rekan anggota DPR dan Mahfud tidak saling mengancam. "Saya meminta teman-teman di komisi III jangan mengancam-ngancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga," kata Johan Budi di Komisi III DPR RI.

Johan Budi juga menyinggung soal reshuffle berkelindan dengan kegaduhan RDPU itu. Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak suka ada menteri yang berdebat di luar.

"Jadi, Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu lima tahun loh. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai gini," ujar Johan Budi.

"Saya pernah jadi jubir Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar, langsung di-reshuffle sama dia," tutur dia..

Meski demikian, diakhir pernyataanya dia berharap, Mahfud tidak terkena reshuffle. "Tentu saya berdoa dan saya mengakui pak Mahfud, dan pak Mahfud tidak direshuffle gara-gara ini," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika