Sabtu 06 May 2023 06:50 WIB

Jelang KTT ke-42 ASEAN, KSP Ajak Pelaku Wisata Labuan Bajo Jaga Iklim Pariwisata Kondusif

Labuan Bajo menjadi lokasi perhelatan KTT ASEAN ke-42.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nidia Zuraya
Suasana di Labuan Bajo NTT. Kantor Staf Presiden (KSP) meminta para pelaku wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kompak menjaga iklim pariwisata yang nyaman dan kondusif bagi wisatawan, delegasi, dan tamu negara yang akan hadir dalam KTT ke-42 ASEAN 2023.
Foto: Dok Web
Suasana di Labuan Bajo NTT. Kantor Staf Presiden (KSP) meminta para pelaku wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kompak menjaga iklim pariwisata yang nyaman dan kondusif bagi wisatawan, delegasi, dan tamu negara yang akan hadir dalam KTT ke-42 ASEAN 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) meminta para pelaku wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kompak menjaga iklim pariwisata yang nyaman dan kondusif bagi wisatawan, delegasi, dan tamu negara yang akan hadir dalam KTT ke-42 ASEAN 2023.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Helson Siagiaan mengatakan, salah satu upaya untuk menjaga kondusifitas iklim pariwisata di Labuan Bajo, dengan menunda terlebih dulu kebijakan yang memunculkan kontroversi. Ia mencontohkan penetapan tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo.

Baca Juga

“Beberapa hari lagi Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah ASEAN Summit dan semua aspek sudah dipersiapkan dengan matang. Untuk itu, KSP merekomendasikan kebijakan yang memunculkan kontroversial, seperti penetapan tarif masuk TN Komodo ditunda dulu,” kata Helson dalam rapat koordinasi bersama pelaku wisata Labuan Bajo, dikutip dari siaran pers KSP pada Sabtu (6/5/2023).

Menurut Helson, penetapan tarif jasa wisata di kawasan TN Komodo harus didasarkan pada asas keterbukaan, kehati-hatian, dan pelibatan segenap pelaku wisata. Selain itu, Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) perlu menetapkan standar pelayanan jasa wisata untuk membedakan servis reguler dengan premium. Sehingga wisatawan tidak ragu jika harus membayar lebih untuk pengalaman berwisata yang lebih nyaman.

"Penetapan tarif jasa wisata di kawasan Pulau Komodo dan Pulau Padar harus melalui persetujuan BTNK. Selain itu, tahapan sosialisasi harus dijalankan dengan baik," ujarnya.

Helson juga berpesan agar pelaku wisata di Labuan Bajo menjaga semangat Presiden Joko Widodo untuk menjadikan sektor pariwisata Indonesia lebih tangguh dan lebih menyejahterakan masyarakat.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement