REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G Kominfo telah menyeret sejumlah pihak. Muncul dugaan aliran dana yang dikorupsi dalam kasus ini turut dirasakan orang-orang, bahkan partai-partai politik.
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Irma Hutabarat, turut menyoroti korupsi BTS 4G Kominfo dengan tersangka Johnny G Plate. Ia menilai, kasus itu merupakan korupsi yang dilakukan secara berjamaah.
Irma merasa, korupsi yang diperkirakan melibatkan dana mencapai Rp 8 triliun ini merupakan tindak korupsi yang bisa jadi tidak dilakukan hanya oleh satu partai saja. Artinya, dilakukan bersama partai lain.
Maka itu, ia meminta aparat penegak hukum segera mengungkap siapa saja yang mendapat aliran dana dari uang korupsi ini. Mengutip lagu Bengawan Solo, Irma berpendapat, aliran dana yang dikorupsi mengalir sampai jauh.
"Saya meyakini ini merupakan korupsi yang seperti lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh. Semua temuan harus segera diungkap ke publik secara transparan agar tidak membuat publik bertanya-tanya," kata Irma, Kamis (25/5/2023).
Sebagai salah satu pendiri KPK, Irma menerangkan, korupsi semacam ini sudah terlalu sering terjadi dalam pemerintahan. Bahkan, Indeks Persepsi Korupsi 2022 menempatkan Indonesia nomor lima terkorup di Asia Tenggara.
Untuk itu, ia berharap, megakorupsi ini segera diungkap tanpa ragu menyebut anggota partai politik menjelang tahun politik 2024. Jangan sampai ada ketakutan isu ini dianggap penggembosan parpol jelang 2024.
Justru, lanjut Irma, kasus korupsi BTS ini semestinya menjadi momen pembenahan di tubuh pemerintah. Ia turut mendorong Plt Menkominfo, Mahfud MD, tidak ragu menyebut nama dan pihak yang terlibat kasus ini.
"Pak Mahfud harus berani membongkar siapa-siapa saja yang mendapat uang dari korupsi ini," ujar Irma.
Irma mendorong aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi segera membongkar ini semua. Jika tidak, nama Indonesia akan semakin terpuruk dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Dan kepercayaan masyarakat bertambah buruk terhadap partai politik dan penegakan hukum," kata Irma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
