REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan penggunaan pengawas asing untuk proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, penggunaan pengawas asing tersebut untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan.
"Mandor apa, beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya 1,2 untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan," kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).
Dia mengatakan pengawas asing dibutuhkan untuk mengawasi hasil dan kualitas pembangunan yang dikerjakan. "Nanti kalau jelek gimana kualitasnya. Kalau hanya satu, dua yang mengarahkan yang bisa mengontrol mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik, kenapa tidak,?" ujar Jokowi.
Dia menyampaikan, digunakannya pengawas asing dalam proyek IKN bukan untuk menarik investor asing. Jokowi tak ingin hasil pembangunan ibu kota baru malah tak sesuai harapan. "Ndak-ndak ya karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kaya SD Inpres mau?" kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku terpaksa harus menggunakan orang asing atau bule untuk mengawasi kualitas proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu karena kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal belum mumpuni.
"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Supaya jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut di Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
