REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Tina Wiryawati, menilai rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pinjaman Rp 2 triliun kepada bank BUMD Jawa Barat guna membiayai pembangunan infrastruktur sebagai langkah yang tepat dan terukur.
Menurut Tina, skema pembiayaan melalui pinjaman kepada bank milik daerah merupakan opsi yang rasional, selama dirancang secara hati-hati, transparan, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Ia menegaskan, kebutuhan infrastruktur di Jawa Barat masih cukup besar, sementara ruang fiskal APBD memiliki keterbatasan. “Sepanjang perencanaan matang dan kemampuan bayar dihitung secara cermat, pinjaman kepada bank BUMD dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan,” ujar Tina, Rabu (4/3/2026).
Ia menjelaskan, infrastruktur memiliki dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbaikan jalan, jembatan, serta sarana penunjang lainnya akan memperlancar arus distribusi, menekan biaya logistik, dan membuka ruang investasi baru di berbagai wilayah Jawa Barat.
Tina mengingatkan agar dana hasil pinjaman benar-benar difokuskan pada proyek strategis dan produktif. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan dan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang.
Dirinya berharap, dengan dukungan pembiayaan terukur dan pengelolaan yang disiplin, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat bisa dipercepat secara merata sehingga meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika