REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus mengintensifkan upaya penanganan banjir yang kerap melanda kawasan Bandung selatan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Bandung Dadang Supriatna ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengusulkan sejumlah program strategis.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bandung mengajukan normalisasi Sungai Cisungalah yang melintasi Kecamatan Majalaya dan Solokanjeruk—dua wilayah yang selama ini rawan terdampak banjir akibat luapan sungai saat curah hujan tinggi.
Selain itu, pembangunan kolam retensi di Desa Tegalluar (Kecamatan Bojongsoang) dan Desa Sukamanah (Kecamatan Rancaekek) turut menjadi fokus utama.
“Kami ingin penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif. Karena itu, kami mengusulkan langkah-langkah struktural yang lebih menyeluruh, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan kolam retensi,” ujar Dadang, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi Sungai Cisungalah saat ini menjadi salah satu faktor utama pemicu banjir. Pendangkalan, penyempitan alur, serta tingginya sedimentasi menyebabkan kapasitas tampung air menurun.
Situasi tersebut diperburuk oleh tingginya intensitas hujan serta alih fungsi lahan di kawasan hulu dan bantaran sungai. “Normalisasi menjadi sangat mendesak. Tanpa penataan dan pengerukan, potensi banjir akan terus berulang setiap musim hujan,” katanya.
Selain itu, kolam retensi diproyeksikan sebagai solusi penting dalam mengendalikan debit air. Fungsinya sebagai penampung sementara memungkinkan air dialirkan secara bertahap ke sungai utama, sehingga dapat menekan risiko luapan.
“Kolam retensi ini akan menjadi zona penyangga. Air berlebih bisa ditahan lebih dulu, lalu dilepas secara terukur agar tidak membebani aliran sungai,” jelasnya.
Dadang menambahkan, lokasi pembangunan kolam retensi telah ditentukan berdasarkan kajian teknis dan peta daerah rawan banjir di Kabupaten Bandung.
Kunjungan ke kementerian ini juga merupakan tindak lanjut dari perhatian Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal terkait penanganan banjir di Bandung Raya. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan legislatif menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi program.
“Kami mengapresiasi dukungan DPR. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mempercepat penanganan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dadang menegaskan penanganan banjir harus dilakukan terpadu, tidak parsial. Pendekatan dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan pengelolaan di Daerah Aliran Sungai Citarum, menjadi kunci solusi jangka panjang.
“Masalah banjir harus ditangani secara menyeluruh. Karena itu, kami terus memperkuat kolaborasi agar solusi yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan,” katanya.
Pemkab Bandung pun memastikan akan mengawal usulan tersebut hingga terealisasi. Diharapkan, langkah ini mampu mengurangi intensitas serta dampak banjir, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertata bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika