REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Hal tersebut ia sampaikan seiring masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah.
Tedy mengungkapkan, aspirasi terkait program Rutilahu terus mengalir dari berbagai daerah, termasuk kawasan perkotaan seperti Kota Bandung. Kondisi ini menunjukkan, program tersebut masih menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.
“Program Rutilahu ini masih sangat dibutuhkan masyarakat, terlihat dari banyaknya aspirasi yang masuk,” ujar Tedy, Jumat (24/4/2026) siang.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program di wilayah perkotaan menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait status kepemilikan lahan. Banyak rumah warga berdiri di atas lahan yang bukan milik pribadi sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
Meski demikian, upaya penanganan kawasan permukiman kumuh tidak boleh terhenti. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat dan layak huni.
DPRD juga menyoroti penurunan jumlah penerima manfaat program Rutilahu pada 2026. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah kembali meningkatkan target program, baik melalui APBD Perubahan maupun dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.
“Kami berharap alokasi anggaran dapat ditingkatkan, baik di APBD Perubahan maupun pada APBD 2027,” katanya.
Tedy juga menekankan pentingnya pembaruan data penerima manfaat, khususnya di wilayah dengan tingkat kekumuhan tinggi. Pendataan yang akurat dinilai menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, Rudi Hermawan Kusumah menyampaikan, anggaran Rutilahu tahun 2026 sebesar Rp 10 miliar untuk sekitar 250 unit rumah. Jumlah ini menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 1.270 unit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika