REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Kisah seorang ibu yang mengaku kecewa dengan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat hingga akhirnya berakhir di tangan calo untuk mengurus akte kelahiran viral di media sosial. Dalam keterangannya, ibu tersebut mengaku ditolak oleh petugas dengan dalih pelayanan sudah tutup.
Padahal, ia mengaku sudah antre beberapa jam namun berakhir tak jadi dilayani dengan dalih kuota sudah terpenuhi. Ironisnya, proses administrasi tersebut justru bisa diselesaikan dengan cepat melalui bantuan calo di lokasi yang sama.
Ibu-ibu itu diketahui bernama Siti Bariah (25 tahun), warga Desa Cibitung, Kecamatan Rongga yang kembali mendatangi kantor MPP di lingkungan Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat pada Rabu (29/4/2026). Ia bertemu langsung Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
Siti bercerita pengalamannya saat mengurus dokumen administrasi kependudukan hingga bertemu calo itu terjadi pada Senin (27/4/2026). Ia datang sejak pagi dengan harapan bisa menyelesaikan pengurusan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) dalam satu hari.
"Saya datang dari Cibitung, Rongga untuk mengurus administrasi kependudukan membuat akta kelahiran dan KIA. Sudah datang sejak pukul 09.00 WIB, setelah menempuh 2 jam perjalanan tapi tidak kebagian antrean pagi dan diminta menunggu sampai siang," ungkap Siti kepada wartawan.
Setelah menunggu berjam-jam, Siti akhirnya mendapatkan nomor antrean 0125. Namun saat gilirannya tiba, berkasnya justru ditolak petugas dengan alasan sistem sudah ditutup karena kuota pelayanan hari itu telah penuh.
"Pas giliran saya, dibilang sistem sudah ditutup karena kuota penuh. Padahal saya sudah nunggu lama," ucap Siti.
Tak berselang lama, Siti mengaku didatangi seorang pria yang menawarkan jasa pengurusan dokumen secara cepat. Pria tersebut diduga sebagai calo yang memanfaatkan situasi pelayanan yang terbatas. Ia diminta membayar Rp 200 ribu hingga rampung.
"Tidak lama setelah itu, ada pria yang menawarkan jasa pengurusan akta. Katanya bisa bantu meskipun sistem ditutup. Tapi harus bayar Rp 200 ribu, akhirnya saya bayar Rp 160 ribu," kata dia.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengaku telah bertemu langsung dengan Siti untuk mendengar kronologi kejadian. Ia menyebut adanya miskomunikasi dalam pelayanan yang terjadi.
"Betul, hari ini saya sudah bertemu langsung dengan Bu Siti yang viral karena dipersulit mengurus akta kelahiran. Tadi saya sudah ngobrol dan tanya kronologisnya. Jadi selain ada miskomunikasi, ini jadi bahan evaluasi bagi kita," ujar Jeje.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di MPP guna mencegah praktik serupa terulang di kemudian hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika