REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI - Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira menghadiri forum diskusi kebijakan bersama Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman, Rabu (20/5/2026). Adhitia menuturkan akupuntur policy menjadi kebijakan ideal diterapkan di daerah. Skema ini dinilai dapat menjadi terobosan untuk mengatasi berbagai hambatan pembangunan karena adanya keterbatasan transfer keuangan daerah (TKD) yang berdampak terhadap penurunan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
"Era disiplin fiskal tidak boleh menjadi penghambat. Justru kita harus menemukan cara-cara yang lebih tepat, efektif, dan presisi agar program strategis nasional tetap berjalan dan pembangunan di daerah tidak terhenti," kata Adhitia, usai menghadiri forum itu.
Adhitia mengakui Pemkot Cimahi tengah berada dalam fase disiplin fiskal. Namun ia memastikan kondisi tersebut tidak boleh menjadi hambatan bagi daerah untuk tetap mendukung pelaksanaan program strategis nasional serta visi pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita dan menuntaskan visi misi dirinya bersama Wali Kota Cimahi Ngatiyana.
Dalam forum itu dirinya menyampaikan aspirasi serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Menurut Adhitia, KSP dapat memainkan peran strategis sebagai akupunkturis kebijakan untuk mengidentifikasi titik-titik bottleneck dalam pembangunan daerah dan memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Konsep tersebut, kata dia, menekankan pendekatan kebijakan yang presisi dan terfokus pada titik masalah utama. Dengan intervensi yang tepat pada titik tersebut, berbagai hambatan implementasi kebijakan di daerah dapat diatasi tanpa harus menambah beban fiskal yang besar.
"Harapannya, KSP dapat menjadi ruang solusi bagi persoalan daerah, sehingga berbagai bottleneck kebijakan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang cepat, presisi, dan berdampak langsung bagi masyarakat," kata Adhitia.
Dia mengatakan, konsep tersebut sejalan dengan dinamika kebijakan di tingkat pusat ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggaungkan program sidang debottlenecking untuk mengurai berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan nasional.
Kesamaan momentum ini menunjukkan adanya semangat yang sama antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan hambatan pembangunan. Jika di tingkat pusat dibentuk satgas untuk mempercepat penyelesaian bottleneck kebijakan, maka di tingkat daerah menjalankan akupuntur policy.
Adhitia berharap pendekatan ini dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia sehingga sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam menyukseskan program pembangunan nasional. "Pada akhirnya tujuan kita sama, menyukseskan program strategis nasional sekaligus memastikan pembangunan di daerah tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat," kata Adhitia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika