REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait penolakan sejumlah masyarakat terhadap pembangunan Geothermal di sejumlah wilayah di Jabar. Ia menyebut akan mempertemukan Kementerian ESDM dengan perwakilan masyarakat untuk membahas hal tersebut.
"Kan dari sisi aspek kewenangan, kewenangannya Kementerian ESDM ya, Kementerian ESDM, dan tentunya kan kalau sudah mendapat izin. Berarti kan aspek penolakan itu nanti itu pada Kementerian SDM sang pemberi izin," ucap dia di Kantor Disdik Jabar, Selasa (9/6/2026).
Ia menuturkan tugas gubernur Jawa Barat menyangkut proyek Geothermal adalah melakukan rekonsiliasi antara pemberi izin, dan penerima izin serta masyarakat. Apabila masalahnya terkait teknis atau sosiologis maka akan diselesaikan secara bersama.
"Tetapi kalau problemnya adalah problem-problem lain yang dari sisi mitigasi misalnya menjadi ancaman bagi lingkungan, ya kita bersama-sama bicarakan lagi dengan Kementerian ESDM, dengan yang memberikan izin,"kata dia.
Ia melanjutkan pihaknya akan berupaya membicarakan bersama-sama terkait kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Selanjutnya pihaknya akan mengundang seluruh pihak.
"Izinnya adalah Kementerian ESDM dan yang menerima izinnya juga kan, dia karena sudah merasa menerima izin ya harus dijalankan sehingga ketika dijalankan, berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Nanti kita undang saja para pihak nanti," kata dia.
Ia mengaku akan mengundang Kementerian ESDM, perwakilan warga dan perusahaan pemegang izin Geothermal. Sebelumnya, masyarakat menolak pembangunan Geothermal di wilayah Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika