REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara menilai pola komunikasi Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, juga komunikasi publik yang dinilai belum berjalan optimal.
Iwan mengatakan, pihaknya menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan minimnya informasi yang mereka peroleh terkait berbagai kebijakan dan mekanisme dalam SPMB. Akibatnya, tidak sedikit orang tua siswa yang merasa bingung dan kesulitan memahami proses yang sedang berjalan.
“Keluhan yang kami terima cukup banyak. Masyarakat merasa informasi yang disampaikan belum menyeluruh dan belum mampu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di lapangan. Akibatnya muncul kebingungan, bahkan kesalahpahaman,” kata Iwan di Bandung, Jumat (19/6/2026).
Politikus PSI itu menjelaskan, masyarakat pada dasarnya tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga penjelasan yang mudah dipahami. Karena itu, setiap perubahan kebijakan maupun mekanisme penerimaan siswa baru harus dibarengi dengan komunikasi yang terbuka dan responsif.
Menurut Iwan, sejumlah warga bahkan berupaya mengajukan audiensi dengan Kepala Bidang SMA maupun Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan secara langsung. Namun, sebagian masyarakat mengaku mengalami kendala dalam mengakses ruang komunikasi tersebut.
Tidak hanya itu, lanjut Iwan, warga yang menghubungi PIC SPMB di masing-masing di sekolah, mayoritas tidak direspons. Menurutnya termasuk di dalam yang merupakan fitur dalam web Disdik Jabar, warga banyak mengeluhkan tidak dijawab oleh operator.
“Banyak warga yang ingin berdialog langsung, baik dengan Kabid SMA maupun Kepala Dinas. Mereka ingin mendapatkan penjelasan yang utuh. Ketika ruang komunikasi itu terasa sulit diakses, tentu akan menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” ujarnya.
Iwan menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Terlebih sektor pendidikan menyangkut kepentingan jutaan warga Jawa Barat sehingga setiap kebijakan harus disertai penjelasan yang memadai.
Ia juga menyoroti munculnya apresiasi masyarakat terhadap gaya komunikasi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang dinilai lebih dekat dengan warga. Menurut Iwan, banyak masyarakat menyampaikan respons cepat dan keterbukaan yang ditunjukkan gubernur membuat mereka merasa didengar.
“Di lapangan kami mendengar langsung bagaimana masyarakat mengapresiasi komunikasi Pak KDM. Beliau hadir, mendengar, menjawab, dan memberikan penjelasan secara terbuka. Pendekatan seperti itu mendapatkan respons positif dari masyarakat,” katanya.
Iwan menilai semangat keterbukaan tersebut perlu menjadi budaya di seluruh organisasi perangkat daerah. Ia berharap Disdik Jabar memperkuat kanal komunikasi publik, mempercepat respons terhadap aduan masyarakat, serta membuka ruang dialog yang lebih luas bagi orang tua siswa.
“Pelayanan publik yang baik bukan hanya soal membuat kebijakan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami kebijakan tersebut. Komunikasi yang terbuka akan membangun kepercayaan publik dan meminimalkan polemik yang tidak perlu,” ujar Iwan.
Komisi V DPRD Jawa Barat, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB sekaligus mendorong perbaikan tata kelola komunikasi publik di lingkungan pendidikan. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, ia berharap berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang SMA Disdik Jawa Barat, Iis Rostiasih, maupun Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang dilakukan Republika terkait berbagai keluhan masyarakat mengenai komunikasi dan pelaksanaan SPMB tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika