REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Wakil Bupati Indramayu Syaefudin resmi memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk diperiksa dalam kasus tunjangan perumahan DPRD Indramayu tahun 2022-2025, Senin (22/6/2026). Pada periode itu, Syaefudin menjabat sebagai ketua DPRD Indramayu.
Wabup Indramayu menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB. Kejati Jabar sendiri telah menetapkan Syaefudin sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni IM dan AF.
Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya membenarkan bahwa Wabup Indramayu telah memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Ia menyebut tersangka didampingi oleh kuasa hukumnya.
Ia melanjutkan, pihaknya belum akan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka. Termasuk apakah terdapat tersangka lainnya dalam kasus tersebut.
"Untuk ketiga tersangka ini belum ada upaya paksa (penahanan) yang dilakukan," kata dia.
Sebelumnya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus korupsi ini nilainya mencapai Rp 18 miliar. Syaefudin saat itu merupakan Ketua DPRD Indramayu periode 2019-2024.
Sedangkan IM merupakan Plt Sekretaris DPRD Indramayu sejak 1 November 2021 hingga 11 Agustus 2022 dan selaku pengguna anggaran, sementara AF ketika itu Sekretaris DPRD Indramayu sejak 12 Agustus 2022 sampai Juni 2025.
Ikuti Whatsapp Channel Republika