REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna menyatakan siap mengawal keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Pradi usai menerima aspirasi ribuan warga dari berbagai daerah di Jawa Barat yang menginginkan MBG tetap berjalan dan terus diperluas manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Pradi, aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan tingginya dukungan terhadap program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tersebut. Ia menilai MBG telah memberikan dampak positif, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak mereka.
"Hari ini saya menerima aspirasi dari ribuan warga Jawa Barat yang menginginkan program MBG tetap berlanjut. Masyarakat menilai program ini sangat baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak serta keluarga mereka," ujar Pradi saat menemui masyarakat di Gedung DPRD Jabar, Kamis (25/6/2026).
Ia mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap program MBG menjadi bukti bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat akan selalu mendapat dukungan luas. Karena itu, aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
Pradi menegaskan, MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas.
Menurutnya, investasi pada pemenuhan gizi anak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi masa depan yang mampu bersaing.
"MBG merupakan program baik. Ini bentuk kehadiran negara dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Karena itu, kami di DPRD Jawa Barat akan mengawal dan mendukung keberlanjutan program ini sesuai kewenangan yang kami miliki," katanya.
Pradi menilai, apabila dalam pelaksanaan program ditemukan adanya penyimpangan oleh oknum tertentu, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat luas.
Menurutnya, yang harus dilakukan adalah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
"Ibarat membangun rumah, kalau ada genteng yang bocor maka yang diganti gentengnya, bukan rumahnya yang dihancurkan. Begitu juga MBG. Jika ada oknum yang melakukan penyimpangan, harus diproses sesuai hukum, bukan program yang manfaatnya dirasakan rakyat banyak dihentikan," tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum (APH) yang telah bergerak menangani dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tetap berjalan untuk menjaga akuntabilitas program pemerintah.
Pradi juga menegaskan, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dengan mendukung penuh proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
"Presiden Prabowo tegas mendukung proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Program yang baik harus tetap dilanjutkan, sementara oknum yang menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kehilangan manfaat dari program yang baik akibat ulah segelintir oknum," ujarnya.
Lebih lanjut, Pradi berharap pelaksanaan MBG ke depan semakin optimal dengan memperhatikan kualitas layanan, pemerataan penerima manfaat, serta pelibatan berbagai unsur masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pradi menambahkan, aspirasi yang disampaikan ribuan warga Jawa Barat tersebut akan menjadi perhatian DPRD Jawa Barat dan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
"Masukan yang kami terima hari ini akan kami sampaikan dan teruskan kepada pemerintah pusat. Kami ingin suara masyarakat Jawa Barat didengar karena mereka merasakan langsung manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Harapannya, program ini dapat terus berjalan, semakin baik tata kelolanya, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat," katanya.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait program-program strategis nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
"Suara masyarakat ini harus didengar. Mereka berharap MBG tetap berjalan karena manfaatnya benar-benar dirasakan. Kami akan terus mengawal agar program nasional yang baik ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika