Kamis 02 Jul 2026 15:48 WIB

KDM Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan, Pemkab Petakan Titik Rawan Krisis Air Bersih

Antisipasi krisis air bersih dilakukan karena kemarau kali ini berpotensi lama.

Rep: Ferry Bangkit Rizki/ Red: Mas Alamil Huda
Seorang petani menabur pupuk urea pada tanaman padi yang mengalami kekeringan di Desa Handapherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026). Sawah seluas 12 hektare dengan usia tanam sekitar 14 hari hingga satu bulan di daerah itu mengalami kekeringan akibat musim kemarau.
Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Seorang petani menabur pupuk urea pada tanaman padi yang mengalami kekeringan di Desa Handapherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026). Sawah seluas 12 hektare dengan usia tanam sekitar 14 hari hingga satu bulan di daerah itu mengalami kekeringan akibat musim kemarau.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pemkab Bandung Barat memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau 2026 akibat fenomena El Nino. Antisipasi krisis air bersih pun mulai dilakukan karena kemarau kali ini berpotensi berlangsung lama.

Langkah tersebut dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Baca Juga

"Mulai 1 Juli hingga akhir September 2026 pemerintah daerah menetapkan siaga kekeringan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo saat dikonfirmasi, Kamis (2/7/2026).

Menurut Duddy, pemetaan daerah rawan kekeringan dilakukan dengan mengacu pada kejadian pada musim kemarau dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menentukan prioritas penanganan apabila krisis air bersih kembali terjadi.

Pada musim kemarau 2023, sedikitnya delapan kecamatan mengalami kekeringan, yakni Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Rongga, dan Gununghalu. Sementara pada 2024, wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.

"Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian kami karena berdasarkan pengalaman sebelumnya berpotensi kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau berlangsung," ujar Duddy.

Untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menyiapkan personel beserta armada yang sewaktu-waktu dapat diterjunkan ke lokasi terdampak. Sebanyak 20 personel disiagakan selama masa siaga darurat, didukung tiga unit mobil tangki air yang akan digunakan untuk mendistribusikan bantuan air bersih apabila ada permintaan dari desa maupun kecamatan.

"Dalam konteks kesiapsiagaan tentu personel dan juga peralatan sudah kami siapkan. Ada 20 personel yang disiagakan dan tiga mobil tangki yang siap dimobilisasi," sebut Duddy.

BPBD juga akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan ketersediaan sumber air di wilayah Bandung Barat selama musim kemarau guna memastikan distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat ketika masyarakat mulai mengalami krisis air bersih.

Berita Lainnya
Terpopuler

Rekomendasi