REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Budayawan senior Indramayu, Supali Kasim, menilai wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan berpotensi memunculkan tuntutan pembentukan provinsi baru. Menurut dia, masyarakat di wilayah budaya non-Sunda seperti Cirebon dan Indramayu bisa merasa tidak lagi terwakili apabila nama provinsi menggunakan identitas salah satu etnis.
"Kami sebenarnya ingin Jawa Barat tetap kuat. Tetapi kalau Jawa Barat diganti menjadi Tatar Sunda atau Provinsi Pasundan, pilihan pahitnya terpaksa harus membuka ruang bagi lahirnya provinsi baru," kata Supali kepada Republika, Selasa (7/7/2026).
Ia juga menyatakan, rekan-rekan di Bekasi sudah mulai berkelakar hendak bergabung dengan Provinsi DKI saja. “Guyonannya, Bekasi-Depok sudah plat nomor B, tinggal ikut Jakarta saja,” ujarnya.
Supali menjelaskan, wacana perubahan nama Jawa Barat bukan isu baru. Ia menyebut gagasan tersebut telah muncul sejak 2009 dalam pertemuan sejumlah tokoh di Subang. Selanjutnya pada 2013 melalui diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, yang melibatkan akademisi, profesor, budayawan, dan paguyuban pencak silat.
Pada 2015, lanjut dia, upaya serupa juga pernah disampaikan kepada Menteri PAN-RB saat itu, Yuddy Chrisnandi, serta DPRD Jawa Barat, namun tidak mendapat respons dari pemerintah provinsi saat itu.
Mendengar usulan pergantian nama itu, pada 2015 sejumlah budayawan, seniman, akademisi, dan tokoh pemuda dari Cirebon dan Indramayu menggelar kajian untuk menyikapi usulan tersebut. Menurutnya, setelah itu isu tersebut sempat meredup hingga kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir setelah muncul pemberitaan mengenai usulan di DPRD Jawa Barat.
"Respons masyarakat cukup besar, terutama dari Cirebon, Indramayu, Bekasi, dan daerah lainnya. Saya melihat masyarakat mulai terbelah. Bahkan di media sosial mulai muncul saling merendahkan dan sentimen kesukuan," ujarnya.
Ia menyayangkan, polemik tersebut muncul di tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan sosial sehingga justru bersifat kontraproduktif.
"Persoalan ini di tingkat elite sebenarnya belum menjadi keputusan. Pak Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada rencana mengganti nama Jawa Barat. Ketua DPRD juga menyebut belum ada pembahasan, sementara Ono Surono (wakil ketua DPRD Jabar) mengatakan ini baru usulan komunitas. Tetapi di masyarakat bawah sudah memicu perpecahan," katanya.
Menurut Supali, keberatan masyarakat Cirebon dan Indramayu bukan ditujukan kepada budaya Sunda, melainkan terhadap penggunaan identitas satu etnis sebagai nama provinsi yang dihuni masyarakat dengan latar budaya yang beragam.
"Provinsi yang tidak dibangun berdasarkan satu suku sebaiknya tidak menggunakan nama yang mencerminkan satu etnis. Kalau itu terjadi, masyarakat yang bukan Sunda bisa merasa menjadi warga kelas dua," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika