REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, pada Selasa (4/8/2026).

Berdasarkan pantauan, pria yang disapa KDM alias Kang Dedi Mulyadi itu tiba sekitar pukul 08.53 WIB yang disambut sejumlah kepala daerah di Jawa Barat. Kemudian KDM merangkul Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dan memberikan sentilan terkait maraknya peredaran obat keras tertentu yang diduga masih bebas beredar di Kota Cimahi.

Dedi Mulyadi pun menyoroti dugaan peredaran tramadol di Cimahi yang disebut-sebut mendapat perlindungan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Oleh karenanya, dirinya mempertanyakan mengapa aparat di daerah belum mengambil langkah tegas terhadap persoalan tersebut.

"Gimana ini, banyak tramadol beredar. Ada warga juga yang jadi korban. Banyak LSM, sehingga tidak ada yang berani menindak. Masa Pak Wali yang berlatar belakang TNI tidak berani menindak?" kata Dedi Mulyadi kepada Ngatiyana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika