REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyemprot Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang menyelenggarakan kegiatan Car Free Day (CFD) dengan tidak baik. Akibatnya, terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian mencapai Rp 2,7 miliar.
Ia pun menegaskan tidak menyalahkan komunitas mana pun terkait permasalahan temuan BPK tersebut. "Yang saya salahkan itu dishub, sesuai temuan BPK yang disalahkan dishub," ucap dia, Jumat (11/9/2026).
Ia mengatakan, Dishub Kota Bandung tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik. Dengan memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangi kontrak atau non ASN.
"Maka harus dikelola ulang sampai tata kelola ulang disetujui maka dihentikan dulu CFD," ucap dia.
Ia berharap CFD segera dapat dilaksanakan kembali sebab membantu perekonomian masyarakat, baik yang di Jalan Buahbatu maupun Jalan Dago. Bahkan dirinya ingin agar CFD ditambah rutenya seperti di Alun-Alun Kota Bandung maupun Jalan Braga yaitu bebas kendaraan.
"Saya kepikiran alun-alun, ya. Alun-alun dan Braga bebas kendaraan tetap dijalankan," ungkap dia.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dishub Kota Bandung Rasdian Setiadi belum merespons terkait temuan BPK tersebut.
Sebelumnya, Komunitas Buah Batu Corps (BBC) menyesalkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Kota Bandung khususnya di Jalan Buahbatu ditiadakan gara-gara menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Potensi kerugian yang ditemukan mencapai Rp 2,7 miliar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Komunitas BBC Bagus Machdiantoro mengatakan, CFD Buahbatu pertama kali digagas oleh komunitas BBC tahun 2011 dan dikelola secara mandiri hingga tahun 2019. Namun, pascacovid-19 diambil alih oleh Pemkot Bandung berdasarkan keputusan wali kota Bandung era Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Setelah dipegang Pemkot Bandung, ia menyebut belum lama ini tahun 2026 terdapat temuan BPK terkait CFD di Jalan Dago, Jalan Buahbatu dan Car Free Night (CFN) di Jalan Braga. Terdapat potensi kerugian mencapai Rp 2,7 miliar karena anggaran digunakan bukan untuk aparatur sipil negara (ASN).
"Dulu dikelola secara mandiri sejak tahun 2011 sampai tahun 2019, lalu diambil alih. Sekarang ada temuan walau tidak semua ke situ (CFD Buahbatu), ada tiga titik," ucap dia didampingi Sekjen Irvan Bakri Irawan di kantor komunitas BBC, Kamis (10/9/2026).
Ikuti Whatsapp Channel Republika