REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta proses analisis dampak lingkungan (Amdal) proyek data center berbasis AI BDx di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jabar, dibuka secara transparan kepada masyarakat. Dia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta mengumumkan nama konsultan dan para pakar yang terlibat dalam kajian itu.

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu mengatakan langkah keterbukaan itu perlu dilakukan karena masyarakat saat ini mulai menanyakan berbagai dampak keberadaan data center. Mulai dari penggunaan air hingga kebisingan.

"Amdal ini barang publik, bukan barang privat," ucap dia dikutip Selasa (29/9/2026).

Menurut mantan bupati Purwakarta ini, masyarakat perlu mengetahui siapa saja pihak yang bertanggung jawab menyusun dan menilai kajian dampak lingkungan proyek tersebut. Keterbukaan tidak cukup hanya dengan menyediakan dokumen Amdal dalam bentuk laporan yang sulit dipahami masyarakat umum.

KDM mengatakan konsultan yang menyusun kajian perlu menjelaskan hasil analisisnya ketika muncul pertanyaan atau kekhawatiran publik di media sosial. pola tersebut dapat membuat masyarakat memahami dasar kajian secara lebih utuh.

"Ketika di media sosial muncul mengenai orang kecemasan terhadap BDx, air, kebisingan, konsultannya jawab. Muncul memberikan kajian analisisnya agar publik baca," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika