REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pelajar di Kampung Sadang, RT 05, RW 02 Desa Budiharja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat kini tak harus lagi menempuh perjalanan terjal untuk demi bersekolah. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menepati janjinya memberi solusi terbaik saat ini.
Ia memberikan bantuan satu unit kendaraan operasional antar-jemput gratis untuk para siswa tersebut. Bantuan tersebut diserahkan ke pemerintah desa setempat untuk dikelola bersama pihak sekolah.
Keberadaan kendaraan operasional berbentuk angkutan kota dengan livery khusus bertuliskan Bandung Barat Amanah dengan kombinasi warna biru dan putih, sebagai ganti moda transportasi rakit bambu yang biasa bocah-bocah itu pakai menyeberangi Waduk Saguling.
Rakit bambu itu sebelumnya biasa digunakan siswa untuk menyebrang dari Kampung Sadang menuju SDN Budiharja yang berada di seberangnya. Akses itu ditempuh siswa untuk memangkas waktu perjalanan karena jika memutar jaraknya cukup jauh.
"Saya menepati janji untuk memberikan kendaraan antar jemput bagi siswa SD Negeri Budiharja. Karena kebutuhannya mendesak, kita memilih solusi yang bisa langsung digunakan oleh anak-anak," kata Jeje saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2026).
Tak hanya unit kendaraannya, Pemkab Bandung Barat juga menanggung seluruh biaya operasional armada tersebut selama enam bulan ke depan, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan upah sopir.
Jeje menegaskan, layanan ini tidak boleh dipungut biaya sepeser pun dari para orang tua murid. Jika ada, dirinya meminta warga segera melapor.
"Layanan antar jemput ini diberikan secara gratis, sehingga orang tua atau wali murid tidak diperbolehkan dikenakan pungutan apa pun," ujar Jeje.
Solusi cepat ini diambil Pemkab Bandung Barat mengingat keselamatan anak-anak menjadi pertimbangan utama, terlebih saat ini mulai memasuki musim penghujan yang membahayakan jika siswa tetap memaksakan naik rakit.
"Ini adalah solusi sementara, bukan solusi permanen. Kita mengambil langkah tercepat karena kebutuhan anak-anak memang mendesak. Sambil solusi ini berjalan, kita tetap menyiapkan dan mendorong solusi permanen ke depannya," ujar Jeje.
Untuk solusi permanen, Jeje menyebut sudah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengkaji pembangunan akses penyeberangan fisik seperti jembatan gantung atau jembatan apung sepanjang ratusan meter.
"Pembangunan jembatan, baik jembatan gantung, jembatan apung maupun alternatif lainnya, membutuhkan proses dan waktu. Sementara kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan akses sekolah yang lebih aman bersifat mendesak," tutur Jeje.
Ikuti Whatsapp Channel Republika