REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penghentian sementara proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur murni akibat kelalaian pihak konsultan. Ia meluruskan polemik yang berkembang dan menepis tuduhan adanya hambatan birokrasi di tingkat daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi untuk mengklarifikasi penghentian proyek BDX Data Centers yang sempat memunculkan isu tumpang tindih perizinan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data," kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat.

Penegakan Aturan Demi Ekologi dan Warga

KDM, sapaan akrabnya, menekankan bahwa langkah penghentian yang dilakukannya sejak kunjungan mendadak pada Selasa (28/7) tersebut merupakan wujud konsistensi penegakan aturan. Tindakan ini diambil demi melindungi kepentingan ekologi dan memastikan hak warga lokal atas pasokan air bersih tidak terganggu.

Guna menjaga objektivitas kebijakan, Pemprov Jabar turut melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI). Mereka diminta memberikan kajian serta masukan independen terkait kelayakan dampak lingkungan dari proyek pusat data AI tersebut.

"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika