REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu secara tegas menolak wacana pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Wacana itu muncul seiring keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah setingkat SMA wapres.
Ketua FPP Indramayu, Azun Mauzun, menyatakan, langkah politik tersebut bukanlah solusi bagi kondisi bangsa saat ini. Ia menilai hal itu justru berpotensi mencederai kedaulatan rakyat.
Azun menegaskan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bersifat final dan sah secara hukum, di mana sanksi etik tidak serta-merta membatalkan hasil produk hukum tersebut. Pasangan Prabowo-Gibran, menurutnya, memegang mandat resmi rakyat dari Pemilu 2024 yang sah dan terkonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi.
"Menjaga legitimasi hasil demokrasi adalah menjaga marwah bangsa," tegas Azun, Ahad (11/10/2026).
Ia mengingatkan pemakzulan tanpa adanya bukti tindak pidana berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, hanya akan memicu krisis konstitusi, ketidakpastian hukum, serta polarisasi politik yang merusak stabilitas nasional. "Mempertahankan posisi Wakil Presiden adalah bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi, kepastian hukum, dan sistem ketatanegaraan Indonesianya,” kata dia.