REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Musim hujan kembali datang, dan Kota Bandung harus bersiap menghadapi ancaman banjir yang kerap muncul di sejumlah titik. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan mendorong pemkot tidak lagi menangani banjir sebatas ketika genangan sudah terjadi.
Menurut Agus, penanganan banjir membutuhkan perencanaan jangka panjang yang melibatkan kawasan hulu hingga hilir. Persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan pengerukan sedimentasi atau pembenahan drainase setiap kali musim hujan tiba. Hal itu disampaikan Agus dalam sebuah talk show di Kota Bandung, belum lama ini.
Agus mengatakan salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Kawasan tersebut memiliki peran penting sebagai daerah resapan air yang turut menentukan besarnya limpasan air menuju wilayah perkotaan.
“Pembangunan ini banyak yang alih fungsi lahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tata ruang kita. Contohnya resapan, sumber utama itu di Bandung Utara,” kata Agus.
Menurut dia, persoalan di Bandung Utara tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan Kota Bandung. Kawasan tersebut bersinggungan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi hingga Kabupaten Sumedang.
Karena itu, Agus menilai diperlukan kesepahaman lintas daerah dalam mengelola aliran air. Perubahan fungsi lahan di kawasan utara, kata dia, berpotensi meningkatkan limpasan ketika hujan deras sehingga memberikan tekanan lebih besar terhadap sungai, tanggul dan sistem drainase di Kota Bandung.
Di sisi lain, Agus menyoroti belum adanya rencana induk drainase Kota Bandung yang dapat menjadi pedoman bersama dalam mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Dari alokasi air dari utara ke selatan hingga ke kabupaten, batas tol, itu harus dioperasikan seperti apa, kemudian kolaborasi dengan Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Ia menilai rencana induk drainase penting agar pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri. Penanganan di hilir harus terhubung dengan pengelolaan air di wilayah hulu dan daerah yang menjadi jalur aliran.
“Tidak bisa diselesaikan satu daerah semua,” kata Agus.
Agus juga mengingatkan bahwa pembenahan sungai, drainase dan sodetan tetap diperlukan. Namun, pekerjaan tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons ketika banjir telah terjadi.
Ia turut menyinggung kembali gagasan pembangunan kanal selatan yang pernah direncanakan sekitar 2013. Menurut dia, konsep tersebut dapat dikaji kembali sebagai salah satu alternatif pengendalian aliran air. Jika memungkinkan, kawasan kanal juga dapat dikembangkan menjadi ruang publik atau destinasi wisata.
Agus berharap pola penanganan banjir di Kota Bandung mulai bergeser dari reaktif menjadi preventif. Perhatian terhadap persoalan banjir, kata dia, tidak boleh hanya meningkat ketika musim hujan dan kembali surut saat kemarau.
“Tidak menyelesaikan secara insidental, tapi betul-betul komprehensif,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemkot dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Menurut dia, persoalan banjir pada akhirnya membutuhkan kerja bersama, mulai dari menjaga kawasan resapan, merawat saluran air hingga membangun koordinasi antardaerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika