REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyebutkan, kalau dana bagi hasil dari pusat ke desa, provinsi ke desa, kabupaten ke desa harus dilakukan dalam sebuah perencanaan yang terarah. Pasalnya, dengan perencanaan yang terarah, maka pembangunan di desa ada target pencapaian dalam kurun waktu tertentu.
"Sehingga, tidak melahirkan program yang berulang," kata Dedi, Selasa (21/3/2023).
Dia mengatakan, jika kebutuhan infrastruktur, irigasi, pemukiman warga, listrik, sarana pendidikan, sarana ibadah hingga sarana olahraga ditata berdasarkan karakter budayanya, maka akan melahirkan desa yang memiliki kekuatan spiritual estetik bermuara pada lahirnya gelombang kepariwisataan. Selain itu juga, jika semua sudah terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka desa bisa diarahkan untuk memiliki program investasi.
Program investasi tersebut, kata dia, berada di lembaga bisnis dalam bentuk pembelian saham yang nantinya dimiliki oleh masyarakat desa. "Devidennya bisa menjadi penunjang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat desa," katanya.
Dedi beranggapan, kalau selama ini, setiap menjelang Pemilu dan Pilkada, masyarakat desa hanya menjadi komoditas politik. Setelah pesta rakyat berakhir, desa kembali sepi ditinggal dengan segudang janji politik.
"Masyarakat desa sering sering kali menjadi objek politik untuk mencari populariti keberpihakan ilusi. Padahal, desa bukan komoditi, tapi inti," kata Dedi Mulyadi.
Hal tersebut bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa menjelang Pemilu dan Pilkada, bahkan politisi datang saling berganti. "Itu bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa menjelang Pemilu dan Pilkada dengan berbagai angle selfie. Selfie dengan petani, selfie dengan nelayan, selfie dengan pengembala, dengan berbagai atribut politik," katanya.
Namun, kata dia, setelah kontestasi politik selesai, sering kali desa terabaikan. Bahkan terkesan pembangunan tidak berpihak ke desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
