REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Penangkapan sejak siang hingga malam itu, diduga karena Yana menerima suap atas pengadaan barang dan jasa dari jaringan internet hingga CCTV.
Yana, diketahui dijaring bersama sembilan orang lain. Salah satu di antaranya adalah pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung. “Kami segera lakukan permintaan keterangan lebih dahulu kepada para pihak yang ditangkap,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.
Aksi penangkapan kepala daerah karena kasus korupsi kini marak lagi terjadi. Pekan lalu, tepatnya Jumat (7/4/2023) KPK juga menggelandang Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil, dengan kasus yang tersangka penerima dan pemberi suap.
“KPK menetapkan tiga tersangka, Bupati Kepulauan Meranti (Muhammad Adil). Termasuk FN (Fitria Nengsih) sebagai Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti dan MFH (M Fahmi Aressa) pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi persnya, pekan lalu.
Di tahun lalu, 2022, penangkapan lebih ramai. Pada Kamis (11/8/2022) KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo. Dalam upaya penangkapan tersebut, KPK menjaring 23 orang dari Pemalang dan Jakarta.
Meski berbeda dengan dua kasus sebelumnya, suap yang dilakukan di Pemalang, karena terkait dengan jabatan.
Beberapa bulan sebelumnya, KPK juga melakukan OTT di daerah tetangga Jakarta, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin, ditangkap dalam operasi yang dilakukan 26-27 April. Penangkapan itu, juga berbarengan dengan penangkapan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.
Sebagai informasi, kakak kandung dari Ade Yasin, Rachmat Yasin yang juga mantan Bupati Bogor sempat terjerat kasus yang ditangani KPK. Tidak hanya sekali, Rachmat Yasin ditangkap KPK selama dua kali.
Pada Kamis 2 Juni 2022, KPK melakukan penangkapan terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang baru sepekan lengser dari jabatannya. Penangkapan Haryadi dan beberapa pejabat di lingkup Pemkot Yogyakarta itu dikonfirmasi karena kasus suap dengan barang sitaan oleh KPK sejumlah pecahan dolar dan dokumen.
Tak hanya itu, di awal tahun 2022, KPK melakukan ‘hat trick’ OTT. Penangkapan di Januari 2022 itu meliputi Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin pada 18 Januari 2022. Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud pada lima hari sebelumnya dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 5 Januari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
