REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyatakan akan terus mengusut dugaan permainan data kependudukan pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Berdasarkan hasil verifikasi faktual tim yang dibentuk wali kota, ditemukan seratus lebih pendaftar PPBD tingkat SMP negeri (SMPN) yang data kependudukannya tidak sesuai.

Bima Arya mengaku menugaskan Inspektorat untuk menelusuri, apakah ada oknum aparatur sipil negara (ASN) atau aparat kewilayahan yang terlibat permainan data kependudukan calon peserta didik itu.

“Inspektorat akan terus menelusuri, akan terus melakukan pemeriksaan secara khusus. Apabila kemudian ada (oknum) tidak bertanggung jawab, tentu akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Bima Arya, Ahad (9/7/2023).

Menurut Bima Arya, Inspektorat saat ini masih fokus bersama tim investigasi untuk melakukan verifikasi lapangan data pendaftar PPDB SMPN. Menunggu kerja tim tersebut, pengumuman PPDB SMP di Kota Bogor diundur menjadi Selasa (11/7/2023).

Setelah itu, Bima Arya memastikan Inspektorat akan melanjutkan penelusuran. “Kita belum masuk ke ranah itu. Siapa yang terlibat, jaringan seperti apa, itu nanti Inspektorat. Itu tahap berikutnya,” kata dia.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, Bima Arya mengatakan, akan dilakukan pembenahan internal sesuai kewenangannya. Ia pun mengaku akan membenahi koordinasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, yang terkait dengan urusan PPDB.

Bima Arya mengaku saat ini pihaknya berupaya seoptimal mungkin agar tidak ada calon peserta didik yang terzalimi akibat permainan data kependudukan pendaftar PPDB sistem zonasi. “Repot kita ini kalau tahun ke tahun perjuangannya mencari lokasi, bukan untuk prestasi,” kata Bima Arya.

Menurut Bima Arya, ada berbagai hal lainnya juga yang mesti diperhatikan di dunia pendidikan atau sekolah ini. Seperti soal komposisi pengajar dan rekrutmen pegawai di sekolah-sekolah, pun infrastrukturnya.

“Enggak bisa hanya zonasi mengatur lokasi, tapi sistem pendidikan, fasilitas sekolah, SDM tidak disiapkan,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika