REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar sangat memanfaatkan peran teknologi dalam berbagai hal. Termasuk, dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Hal itu dibuktikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Jabar SMART Birokrasi.
Menurut Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Juwanda, Jabar SMART Birokrasi adalah serangkaian aplikasi digital yang dirancang untuk membantu kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan memacu performanya sebagai pelayan publik.
ASN Jabar dibantu oleh tujuh aplikasi layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Pemprov Jawa Barat (SIAp Jabar) dan Sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Ketujuh aplikasi dalam Jabar SMART Birokrasi adalah e-Cuti, e-Fungsional, e-Kartu, e-KGB, e-Mutasi, e-Pangkat, dan e-Pensiun. Masing-masing aplikasi memiliki fungsinya tersendiri dalam mempermudah proses administrasi ASN.
Juwanda mengatakan, sejumlah manfaat yang dirasakan ASN mencakup kemudahan dalam mengumpulkan berkas dan pengajuan pensiun yang sekarang bisa dilakukan secara online melalui aplikasi E-Pensiun, hingga proses kenaikan pangkat yang lebih cepat dan efisien.
"ASN tak perlu lagi mengantri untuk mengajukan pensiun di PT Taspen atau mengurus berkas fisik untuk kenaikan pangkat. Dengan sistem ini, proses administratif yang biasanya memakan waktu berhari-hari, kini hanya memerlukan waktu satu hingga dua hari kerja," ujar Juwanda, Sabtu (26/8/2023).
Fiturnya, kata Juwanda, bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan cuti, pengajuan uji kompetensi dan pengangkatan jabatan fungsional, penerbitan berbagai kartu pegawai, proses kenaikan gaji berkala, manajemen dan pengajuan perpindahan pelaksana, pengelolaan kenaikan pangkat, hingga pengajuan pensiun.
Aplikasi ini, kata diaz dapat diakses melalui SIAp Jabar dengan sistem Single Sign On (SSO), yang memungkinkan pegawai cukup masuk ke aplikasi SIAp Jabar, dan secara otomatis sudah dapat mengakses seluruh aplikasi layanan kepegawaian tersebut. Pengembangan aplikasi ini dilakukan secara bertahap sejak Juni 2020, dan terus disempurnakan hingga saat ini.
"Di tahun 2021, serangkaian uji coba dilakukan untuk penyempurnaan aplikasi dan integrasi dengan sistem TTE BSRE," katanya.
Sebelum meluncurkan 7 aplikasi yang mendukung Jabar SMART Birokrasi ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang mengembangkan sistem informasi teknologi lainnya yang membantu proses manajemen sumber daya manusia. Sejauh ini sudah ada 30 sistem yang terintegrasi dengan lebih dari 1.000 fitur dan membantu dalam proses manajemen ASN.
Menurutnya, menggabungkan birokrasi dan teknologi dalam satu platform digital terbukti mendukung peningkatan efektivitas kerja ASN hingga 50 persen, memangkas waktu layanan administrasi kepegawaian hingga 80 persen, dan membudayakan pengurangan konsumsi kertas dalam birokrasi.
"Proses kerja yang tadinya manual kini lebih cepat dan terarsipkan dengan baik," katanya.
Juwanda mengatakan, aplikasi lain seperti E-KGB, E-Fungsional, E-Pangkat, E-Kartu, E-Mutasi, dan E-Cuti juga memberikan manfaat signifikan dalam mempercepat dan mempermudah proses administrasi ASN.
“Misalnya, aplikasi E-KGB memungkinkan pemrosesan kenaikan gaji berkala menjadi lebih cepat, sedangkan aplikasi E-Fungsional membantu ASN mengetahui formasi jabatan yang masih tersedia secara langsung. Penggunaan sistem Jabar SMART Birokrasi,” kata Juwanda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika