REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampil di 3 Bacapres Bicara Gagasan yang digelar di UGM. Dipandu Najwa Shihab, biaya politik menjadi salah satu pertanyaan yang menarik perhatian.
Uniknya, tiga bacapres kompak tidak memberi jawaban pasti berupa angka. Bahkan, baik Anies, Ganjar maupun Prabowo sama-sama berpendapat akan lebih baik negara atau publik bisa mengambil alih pembiayaan politik.
Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, berkesempatan tampil pertama. Ketika ditanya biaya politik yang sudah dihabiskan, Anies mengatakan, selama ini memang banyak yang membantu walau tidak dalam bentuk rupiah.
"Kami dipinjami rumah, dipinjami kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama sebagian mereka dibayar perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita, jadi secara pembiayaan itu bukan seperti yang diberikan rupiah," kata Anies.
Anies menegaskan, mereka tidak berencana mengumpulkan uang. Bahkan, 600 lebih relawan yang melakukan penggalangan dana masing-masing, termasuk ketika datang ke suatu daerah karena biaya akan ditanggung tuan rumah.
Dengan kekayaan sekitar Rp 11 miliar sesuai LHKPN 2022, Anies mengaku, banyak diberikan bantuan oleh perusahaan-perusahaan menengah. Tapi, ia mengungkapkan, tidak ada konglomerat-konglomerat yang berani membantu.
"Kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain. Ada contoh di Jawa Barat, di Jawa Tengah," ujar Anies.
Capres PDIP, Ganjar Pranowo, mendapat urutan kedua yang tampil. Dengan kekayaan sekitar Rp 13 miliar sesuai LHKPN 2022, Ganjar menuturkan, soal biaya politik ada partai-partai pengusung yang menyiapkan pembiayaan.
Ganjar turut menjawab usulan yang pernah disampaikannya agar partai politik mendapat bantuan Rp 1 triliun dari APBN. Sekaligus, jatah APBN terbanyak yang didapat PDIP yaitu Rp 27 miliar yang dirasanya kecil
"Kalau partai sebagai sumber rekrutmen kader harus mengedukasi, ya kader ya publik, lalu Anda ingin mendapat seorang pemimpin yang tumbuh dari sana, Anda berharap Rp 27 miliar untuk melakukan itu, Mbak, tidak bisa," kata Ganjar.
Meski begitu, ia menegaskan, itu merupakan anggaran untuk partai dan bukan untuk pilpres. Menurut Ganjar, biaya politik untuk pilpres yang merupakan ranah partai, bukan dirinya yang ranahnya mengurus negara.
"Maka, kalau kemudian kita akan agendakan itu tentu itu ranah partai, ranah saya adalah mengurus negara, ranah saya dalam konteks pilpres bukan dengan anggaran itu," ujar Ganjar.
Terakhir, ada capres Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto. Ia mengaku sepakat kalau politik uang jadi tantangan yang membuat biaya politik di Indonesia menjadi luar biasa mahal.
Maka itu, dia mengajak pakar-pakar memikirkan dan mencari sistem yang memungkinkan pemilihan pemimpin tidak mahal. Prabowo mengusulkan, jika belajar dari negara-negara lain, pembiayaan diambil alih pemerintah.
"Kemudian, sistemnya dibuat supaya tidak mahal, ini yang saya inginkan," kata Prabowo.
Dengan kekayaan Rp 2,04 triliun sesuai LHKPN 2022, Prabowo membantah itu membuatnya tidak pusing pikirkan biaya politik. Tapi, ia mengungkapkan, kader-kader Gerindra banyak mengeluarkan biaya dari kantongnya sendiri.
"Sekarang, self financing sudah berjalan. Contoh, tidak pernah saya kasih uang untuk Gerindra di provinsi, Gerindra di kabupaten, tidak mereka bikin kantor sendiri, mereka bangun kantor sendiri di mana-mana," ujar Prabowo.
Terkait penampilan, ketiga capres memang memiliki gaya masing-masing. Anies mengenakan jas berwarna biru navy dengan kemeja biru terang, Ganjar mengenakan kemeja hitam dan Prabowo mengenakan kemeja putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika