REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Penanganan persoalan kemiskinan ekstrem menjadi atensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat. Apalagi, diakui Wakil Bupati (Wabup) Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, angka kemiskinan ekstrem di daerahnya merupakan salah satu yang terbesar di wilayah Jawa Barat.

Wabup mengatakan, Pemkab Cirebon menyeriusi penanganan kemiskinan ekstrem ini, dengan harapan dapat mencapai target sebagaimana arahan pemerintah pusat. “Target itu sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2024 harus zero kemiskinan ekstrem,” ujar wabup yang akrab disapa Ayu itu, Selasa (26/9/2023).

Sebelumnya, dikabarkan ada sekitar 81 ribu warga di wilayah Kabupaten Cirebon yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem atau kurang lebih 3,7 persen dari jumlah penduduk. “Yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini, yaitu yang pengeluarannya Rp 11 ribu per kapita per hari,” kata Ayu.

Menurut Ayu, sementara ini angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Kabupaten Cirebon terdata di wilayah Kecamatan Greged. Lalu di Kecamatan Depok dan Kecamatan Lemahabang. Data kemiskinan ekstrem ini disebut mesti diverifikasi dan divalidasi agar Pemkab Cirebon dapat menentukan langkah yang tepat sasaran dalam melakukan penanganan.

“Kami mohon dukungannya dari kuwu (kepala desa) dan Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) untuk bisa melakukan validasi data ini,” kata Ayu.

Menurut Ayu, kemiskinan ekstrem itu bisa disebabkan banyak faktor. Di antaranya terkait faktor pendidikan, tempat tinggal, ataupun kesehatan. Ayu mengatakan, sejumlah perangkat daerah diminta menjalankan program yang searah untuk mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem ini.

Untuk warga yang tidak produktif, misalnya, disebut bisa diberikan bantuan bahan pokok. Sementara untuk warga yang masih produktif, kata Ayu, dapat diarahkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan, menyesuaikan dengan bakat dan minatnya. “Nanti kita akan dorong juga dari segi pendidikannya, yaitu melalui kejar paket,” kata Ayu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika