REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR --  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah terkait untuk melakukan studi pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik arahan Presiden tersebut.

Dia menyebutkan, sebenarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah membahas rencana LRT ke Kota Bogor sejak 2014. Bahkan, Pemkot sudah memikirkan depo untuk LRT seiring dengan persiapan konsep perkeretaapian perkotaan trem.

“Jadi Kota Bogor menyambut baik. Kita ingin sinkron. Dulu sudah dilakukan studi sebetulnya. Ada kajiannya, undang-undangnya juga bagaimana LRT ujungnya di mana. Saya kira ini tinggal melanjutkan saja,” kata Bima Arya kepada wartawan, Kamis (28/9/2023).

Kendati demikian, menurut Bima Arya, Pemkot Bogor tetap menunggu arahan dari Pemerintah Pusat kapan rencana LRT itu akan dilaksanakan. Namun, ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk menyambut LRT masuk Kota Bogor.

“Kan bolanya ada di Pemerintah Pusat semuanya. Pembangunannya, semuanya. Bola yang di kita adalah trem. Jadi kalau LRT masuk, itu angkutan kota (angkot)-nya harus hilang. Karena nanti kan (transportasi) kusut,” ujarnya.

Bima Arya mengatakan, jika LRT masuk ke Kota Bogor, maka akan ada moda transportasi yang bisa membawa penumpang pulang-pergi Bogor-Jakarta beberapa menit sekali. Tak hanya warga Kota Bogor, namun warga Kabupaten Bogor dan Cianjur diyakininya akan datang ke Kota Bogor untuk menggunakan LRT.

Sehingga, menurut Bima Arya, angkot-angkot di Kota Bogor harus dirapikan. Lalu moda transportasi trem juga diwujudkan agar tersinkron dan terkoneksi dengan LRT.

“Kalau angkotnya nggak diberesin, tremnya nggak diciptakan, susah. Jadi ini perlu juga komitmen Pemerintah Pusat untuk mengkoneksikan LRT dengan moda transportasi domestik di Kota Bogor,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika