Rabu 25 Oct 2023 00:39 WIB

Isu KSAD Jenderal Dudung Bakal Diganti Agus Subiyanto

Agus adalah satu dari tiga nama jenderal yang pernah bertugas di lingkaran istana.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Agus Yulianto
Tiga calon KSAD pengganti Jenderal Dudung Abdurachman.
Foto: Republika.co.id
Tiga calon KSAD pengganti Jenderal Dudung Abdurachman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredar isu posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman bakal diganti oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto. Menurut pengamat militer Anton Aliabbas, munculnya nama Agus sebagai kandidat kuat pengganti Dudung bukanlah hal yang mengejutkan.

"Penunjukkan Agus sebenarnya tidaklah mengejutkan. Agus adalah satu dari tiga nama jenderal yang pernah bertugas di lingkaran istana," kata Anton kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).

Anton mengatakan, selain Agus, sebenarnya ada dua perwira tinggi TNI AD lainnya yang juga memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka adalah Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Meski demikian, Anton menjelaskan, dari ketiga nama tersebut, Agus telah mengenal dan bekerja sama dengan Jokowi lebih lama dibandingkan Maruli dan Suharyanto. Agus tercatat pernah menjabat posisi Dandim 0735/Surakarta saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. 

Anton menilai, pengalaman Agus bekerja sama dan berinteraksi dalam Forkompimda Solo, tentu saja sedikit banyak telah memberikan impresi positif kepada Jokowi. "Hal ini dapat dilihat dari pengalaman bertugas Agus yang dekat dengan keberadaan Jokowi," ujar dia.

Agus tercatat pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana Bogor dan Komandan Paspampres di era Jokowi. Dengan kata lain, penugasan tersebut menunjukkan level kepercayaan Jokowi kepada Agus terbangun kuat.

Di sisi lain, Agus juga memiliki pengalaman penugasan yang beragam, baik di bidang tempur, satuan pendidikan hingga teritorial. Dia tercatat pernah bertugas di Kopassus dan Kostrad serta menjalankan sejumlah operasi tempur.

Kemudian, di lingkungan teritorial, Agus juga tercatat pernah menjabat Danrem 132/Tadulako Palu dan Pangdam III/Siliwangi. Saat menjabat Danrem, Agus ikut berjibaku dalam penanganan bencana likuifaksi di Palu.

Dari sisi rekam mengikuti pendidikan selama berdinas juga terbilang lengkap. Agus telah mengikuti Seskoad, Sesko TNI hingga Lemhannas serta tercatat pernah menjadi Dosen di lingkungan Seskoad. 

"Dengan demikian, Agus terbilang sosok dengan 'paket komplit' karena mengikuti dikbangum TNI lengkap, memiliki penugasan beragam dan dekat dengan Jokowi," jelas Anton.

Anton menyebut, jika Presiden Jokowi melantik Agus dalam waktu dekat, maka kans WKSAD itu untuk diajukan sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono juga menjadi besar. "Harus diakui, nama kandidat kuat lainnya yang layak diajukan ke DPR dan mempunyai usia pensiun panjang adalah KSAL Laksamana Muhammad Ali," ungkap dia.

Namun, sambung Anton, jika berkaca pada pengalaman Jokowi menunjuk pos strategis, maka pilihan terhadap Agus menjadi terbuka lebar. Walaupun jika merujuk pada visi poros maritim dunia, tentu saja semestinya Ali memiliki peluang yang lebih besar. 

"Akan tetapi, Jokowi dalam 9 tahun terakhir seringkali menunjukkan anomali dalam penentuan pos strategis," kata Anton.

Meski demikian, Anton menekankan, tugas utama dan terberat yang bakal diemban Agus adalah menjaga independensi dan netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Sebab, kesan sebagai 'orang dekat' Jokowi jelas sedikit banyak membawa beban tertentu dalam menjalankan tugas manajerial organisasi militer. 

Oleh karena itu, menurut dia, Agus sudah seharusnya mampu dan dapat menunjukkan bahwa dirinya berkomitmen besar menjaga marwah TNI tidak ikut berpolitik praktis. Sebab, jelas Anton, jika netralitas TNI tidak dijaga dengan kuat dalam Pemilu 2024, maka risikonya terlalu besar.

"Terlebih, keluarga Jokowi juga akan ikut meramaikan kontestasi politik mendatang. Profesionalitas Agus akan diuji dalam memimpin TNI di tengah pergantian rezim kali ini," tegas Anton.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari menyatakan pergantian Kepala Staf TNI AD (Kasad) merupakan kewenangan Presiden RI Joko Widodo. Karena itu dia meminta masyarakat untuk menunggu informasi resmi.

"Kita tunggu saja, karena itu kewenangannya Presiden,” kata Kadispenad saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Walaupun demikian, Hamim membenarkan adanya Rapat Koordinasi Serah Terima Jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang digelar di Aula Jenderal Besar A. H. Nasution, Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Selasa pukul 09.00 WIB. “Betul,” kata Hamim membenarkan pertemuan tersebut.

Informasi yang beredar pergantian Kasad bakal diumumkan, Rabu. Namun, belum ada pejabat berwenang yang membenarkan informasi tersebut.

Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Selasa, memberi sinyal akan merombak (reshuffle) menteri Kabinet Indonesia Maju minggu ini. "Mungkin minggu ini," kata Presiden RI menjawab pertanyaan wartawan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement