REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu kader terbaik partainya. Kursi orang nomor satu di Indonesia yang diraihnya itu lewat proses kaderisasi dan penggemblengan bertahap dari bawah.
Dalam setiap menduduki kursi pemerintahan daerah, Jokowi juga menorehkan prestasi di Solo dan Jakarta. Sehingga, tidak heran jika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meningkatkan penugasannya menjadi calon presiden (capres) pada 2014 dan 2019.
"Ibu Megawati Soekarnoputri itu sangat sayang kepada pak Jokowi," ujar Djarot di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Namun, PDIP melihat adanya upaya yang menabrak konstitusi jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ada kesan dipaksakannya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi nasional mendatang.
"Ada ketidaksabaran, sehingga mengambil jalan pintas dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membikin saya kecewa," ujar Djarot.
Kini, PDIP tak ingin berlarut terkait sikap Jokowi dan Gibran yang seakan sudah menyeberang pada Pilpres 2024. Fokus partai berlambang kepala banteng itu adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Keputusan untuk memilih, mencalonkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD ini adalah keputusan yang tepat dan bisa menjawab tantangan Indonesia ke depan. Terutama di dalam penegakan hukum dan mewujudkan keadilan," ujar Djarot.
"Kita percaya bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat tidak bohong. Rakyat cerdas, rakyat bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan bangsa dan negara," sambungnya.
Sementara Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun memandang baik undangan makan siang dari Jokowi kepada tiga bakal calon presiden (capres), Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rasyid Baswedan. Namun, ia memiliki pandangan berbeda terhadap pertemuan itu.
Dia sendiri selalu secara terbalik menyikapi sikap dan pernyataan Jokowi. Jika Jokowi disebut menekankan netralitas dalam pertemuannya dengan tiga bakal capres, ia justru melihat maksud sebaliknya dari pernyataan itu.
Apalagi sebelum pertemuan Jokowi dengan Ganjar, Prabowo, dan Anies, dia bertemu dengan semua penjabat (Pj) kepala daerah dari seluruh Indonesia. Forum yang disebut menekankan netralitas pemerintahan daerah juga dipandangnya terbalik.
"Kemaren pertemuan kepala daerah, semua kalau tidak salah di Istana sebelum pertemuan itu, itu ada sinyal bahwa ini akan kekuatan besar ini kamu akan hadapi kekuatan besar. Kalau saya cara lihat begitu Bos," ujar Komarudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika