REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat telah membuat strategi untuk meraih bonus demografi. Strategi itu dituangkan dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025-2045.
Menurut Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan, pihaknya saat ini tengah melakukan perumusan dokumen RPJPD dengan menggaet berbagai stakeholder untuk mendapatkan masukan, terutama terkait bonus demografi. “Kami butuh masukan,” ujar Iendra dalam acara Ngobrol Perencanaan Bareng Media di Bandung, Selasa (7/11/2023).
Iendra mengatakan, Jawa Barat akan mendapatkan bonus demografi pada 2030 mengingat jumlah penduduk usia produktif akan mengalami lonjakan atau berkisar 60 persen. Di sisi lain, pemerintah pusat menargetkan pendapatan per kapita penduduk pada 2045 bisa naik.
Menurut dia, tidak mudah meraih bonus demografi. Karena, Jawa Barat masih berjuang dengan sejumlah persoalan makro. Pertama, kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi, kemudian laju pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi belum berkualitas.
“Kita pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen, tapi masih belum bisa disebut berkualitas karena angka pengangguran masih nomor 1 di Indonesia,” kata Iendra.
Oleh karena itu, kata Iendra, pihaknya sudah menyusun delapan tantangan Jawa Barat dalam meraih bonus demografi dalam 20 tahun ke depan. Pertama, urusan indikator makro yang butuh perbaikan dimana angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi.
Kedua, kata dia, dalam rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) 2022-2042 ada pertambahan luas wilayah dengan masuknya kawasan laut.
“Dulu RTRW hanya ada daratan, tapi dengan UU Cipta Kerja sekarang ada penambahan 12 mil laut atau sekitar 5,3 juta hektar. Tapi kewenangan kita menggali potensi laut, misalkan menemukan sumur gas, itu masih di pusat,” katanya.
Ketiga, kata dia, soal ibu kota Nusantara (IKN). Perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan menurut Iendra akan mengubah arah ekonomi Jawa Barat ke depan. Jakarta hanya akan menjadi daerah khusus.
“Kegiatan ekonomi apa yang bisa kita dapat? Tapi, dengan adanya kereta cepat berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung, nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun artinya peluang ekonomi akan keluar dari Jakarta,” ujarnya.
Tantangan berikutnya, kata dia, adalah soal daya dukung tampung dan ketahanan pangan di mana Jawa Barat akan menghadapi isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan mekanisme transisi energi.
Kelima, kata dia, jumlah penduduk akan makin bertambah dimana pada 2045 diperkirakan jumlah penduduk Jawa Barat akan mencapai 56,8 juta jiwa. Keenam, muncul tantangan di sektor digitalisasi dan hi-tech lewat implementasi dan dampaknya.
“Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan. Saat ini kabupaten kota itu sektor PAD-nya cuma 30 persen sisanya mengandalkan dana bagi hasil dan transfer dari pusat,” katanya.
Ketujuh, kata dia, adalah urusan sosial dan budaya dimana tradisi dan modernisasi akan berbenturan, urbanisasi dan preservasi kawasan rural. Terakhir, tantangan ada pada penataan daerah otonomi lewat pembentukan kabupaten kota baru.
“Kami menargetkan 9 DOB dan 37 kabupaten kota masuk masterplan Jawa Barat, tapi sekarang masih moratorium,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
