Selasa 12 Dec 2023 21:34 WIB

Sektor Pertambangan di Jabar Dinilai Turut Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Investasi sebesar Rp 174,6 triliun dapat menyerap tenaga kerja 174 ribu orang

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan sambutan saat acara Bandung Investment Summit (BIS) di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023). BIS merupakan agenda rutin tahunan untuk mempromosikan investasi di Kota Bandung. Pemkot Bandung terus menggenjot pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menarik minat investor ke Kota Bandung.
Foto: Edi Yusuf/Republika
Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan sambutan saat acara Bandung Investment Summit (BIS) di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023). BIS merupakan agenda rutin tahunan untuk mempromosikan investasi di Kota Bandung. Pemkot Bandung terus menggenjot pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menarik minat investor ke Kota Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Investasi merupakan salah satu indikator vital dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Saat ini Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menjadi tujuan investasi yang sangat menarik. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dodo Suhendar mengatakan, realisasi dalam lima tahun terakhir ini lebih dari Rp 800 triliun dan rekor di tahun  2023 mencapai Rp 174,6 triliun.  

"Setiap realisasi investasi per Rp 1 triliun dapat menyerap 1.000 orang sehingga dengan investasi sebesar Rp 174,6 triliun dapat menyerap tenaga kerja sekitar 174.000 orang," ujar Dodo saat pembukaan West Java Mining Forum (WJMF) 2023 di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/12/2023). 

Tingginya investasi di Jabar juga, kata dia, berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Jabar menjadi yang terbaik se-Pulau Jawa, yaitu tumbuh 5,45 persen. 

“Di kuartal kedua tahun 2023 ini pun pertumbuhan ekonomi Jabar sudah berada di atas rata-rata nasional, yaitu 5,17 persen," katanya. 

Menurutnya, Jabar juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam berlimpah dan dipercaya menerima pembangunan proyek strategis nasional. “Berangkat dari kebutuhan material pembangunan tersebut, dengan potensi sumber daya alam Jabar yang melimpah, pertambangan merupakan salah satu sektor yang vital,” kata Dodo. 

Jabar juga, kata dia, berperan penting dalam realisasi investasi, penunjang pembangunan infrastruktur dan industri di Jabar secara berkelanjutan."Contohnya saja pembangunan PSN yang sudah terealisasi di Jabar antara lain proyek Kereta Cepat Whoosh, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Tol Cisumdawu, dan Pelabuhan Patimban,” katanya. 

Selain itu, kata dia, sektor pertambangan turut menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Jabar, membantu mengurangi tingkat pengangguran. “Penerimaan dari sektor pertambangan juga dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan,” katanya. 

Pemprov Jabar juga, kata dia, mendorong inovasi dalam teknologi pertambangan yang ramah lingkungan. Menurut Dodo, dengan penggunaan teknologi terkini dapat membantu mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor ini. 

“Saya juga mengimbau kepada seluruh pemegang izin usaha pertambangan di wilayah Jabar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik,” kata Dodo. 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, WJMF 2023 yang mengangkat tema "Sustainable Mining For A Better Mining Future In West Java" dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan terkait, membentuk sinergitas dan meningkatkan harmonisasi dalam mendukung pengelolaan pertambangan yang baik di Jabar.

WJMF 2023, kata dia, merupakan forum yang dibuat untuk membangun komitmen para pemangku kepentingan sektor pertambangan dalam mencapai SDG’S (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

"Serta evaluasi penerapan regulasi dan kebijakan yang telah didelegasikan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan mematuhi standar lingkungan dan sosial,” kata Ai.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement