REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar akan melakukan pembenahan kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, upaya ini dilakukan dalam rangka pembenahan tata kelola perusahaan agar lebih profesional. Sekaligus, menguatkan kinerja BUMD menghadapi situasi ekonomi 2024 yang diramal banyak pihak akan mengalami perlambatan.

Bey mengatakan, sejak sebulan terakhir pihaknya sudah melakukan proses evaluasi seluruh BUMD yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemprov. Antara lain PT Jasa Sarana, PT Migas Utama Jabar, dan lainnya.

"Evaluasinya sudah rampung, kita ingin menata kelola BUMD lebih profesional lagi baik dari sisi kinerja keuangan, SDM dan lain-lain," ujar Bey melalui pesan singkat pada wartawan, Selasa malam (22/1/2024).

Bey menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dalam rencana pembenahan BUMD. Satu-satunya kepentingan, adalah demi Jawa Barat yang lebih maju dan lebih baik lagi.

"Saya tidak punya kepentingan apapun, saya ingin tata kelola BUMD lebih baik. Saya tidak punya hutang-hutangan, BUMD harus diisi oleh orang-orang profesional," katanya.

Dalam upaya pembenahan tersebut, Bey memastikan langkah tersebut akan berdasarkan pada kinerja direksi dan komisaris yang sudah ia kantongi. "Soal direksi atau komisaris, buat saya kinerja menjadi tolak ukur utama," katanya.

Sebelumnya, Bey menyoroti kontribusi BUMD pada daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 yang cenderung merosot tajam sehingga mempengaruhi APBD untuk belanja Pemprov Jabar di 2024. Akibatnya, APBD murni Pemprov Jabar di 2024 hanya berkisar di Rp35 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika