REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahfud MD akhirnya resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Hal tersebut disampaikan Mahfud MD di Pura Ulun Danu yang terletak di Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah.
Mundurnya Mahfud dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah didiskusikannya dengan Ganjar Pranowo dan ketua umum partai politik pengusung. Termasuk sudah membicarakannya dengan pihak Istana.
"Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai (di kabinet)," ujar Mahfud lewat siaran langsungnya, Rabu (31/1/2024).
Mahfud MD sendiri, selalu membawa surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju. Surat tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada Jokowi yang sebelumnya telah menunjuknya sebagai Menkopolhukam.
"Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden, tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, begitu saya ketemu langsung, saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.
Tak lupa ia menyampaikan rasa hormatnya kepada Jokowi yang telah menunjuknya masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Mahfud akan pamit dari pemerintahan Jokowi juga dengan rasa hormat.
"Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu dengan bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja, dengan itu tadi saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau," ujar calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa suasana dalam kabinet pemerintah Jokowi semakin tak kondusif. Dia menjelaskan, ada tiga hal yang menunjukkan ketidakkondusifan dalam Kabinet Indonesia Maju.
Pertama adalah tertutupnya proses penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah. Padahal sebelum penunjukkan Pj kepala daerah, sosok tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh tim penilai akhir (TPA).
"Sekarang (penilaian penunjukan Pj) dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik," ujar Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Kedua, ia melihat adanya fragmentasi antara para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut terjadi karena pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.
"Ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma, sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat aja diperiksanya waduh udah berlebihan," ujar Hasto.
"Artinya inilah yang sebenernya suasana terjadi, kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia, yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
