REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan _United Nation Population Fund_ (UNFPA) dan Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) tahun 2024, bertemakan "Menyatukan Kekuatan Data Inklusif Menuju Masa Depan yang Tangguh dan Adil Untuk Semua".
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengadvokasikan ketersediaan data yang dapat diandalkan dan inklusif untuk memastikan pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun. Juga dalam rangka meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya data dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia. Terutama untuk kelompok yang paling rentan seperti perempuan dan anak perempuan.
Perayaan gabungan HKD nasional ini merupakan kolaborasi tahunan antara BKKBN dan UNFPA untuk merayakan kemajuan, merefleksikan tantangan dan pembelajaran, serta memperkuat komitmen bersama untuk mengatasi masalah kependudukan yang mendesak. Tahun ini diselenggarakan pada Senin (29/07/2024), bertempat di Kota Serang, Banten.
Hadir pada kesempatan ini UNFPA Indonesia _Representative,_ Hassan Mohtashami, yang menyampaikan sambutannya bahwa, "Fokus pada kekuatan data inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua, HKD 2024 adalah seruan untuk bertindak untuk memastikan sistem data memperhitungkan seluruh keragaman manusia. Sehingga setiap orang tercatat, dapat menggunakan hak-hak mereka, dan mencapai potensi penuh, di dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, data kependudukan yang dapat diandalkan menjadi sangat penting, dan harus digunakan untuk menjangkau dan menanggapi kebutuhan mereka yang tertinggal."
Hassan juga menyampaikan hasil penelitian UNFPA yang menunjukkan bahwa di 25 negara, perempuan yang paling terpinggirkan hanya mendapat sedikit manfaat dari perbaikan layanan kesehatan, dengan hambatan etnis memainkan peran penting. Hanya sedikit negara yang mampu menangkap data seperti ini.
Hadir Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc, yang mengatakan pihaknya telah mengimplementasikan e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dengan sungguh-sungguh. Sehingga balita di provinsi Banten sejumlah 870 ribu lebih sudah ditimbang dan diukur 100%.
Atas data itu, Banten telah memiliki data _by name by address_. "Ini _best practice_ yang kita setiap saat akan bisa mengunjunginya (calon pengantin, anak dan ibu hamil berpotensi stunting). PKK
beserta posyandu memiliki aplikasi _real time_ untuk memantau perkembangan anak stunting. Dengan terapi yang kita lakukan, dibuat dapur PKK sekaligus edukasi di sana agar ibu-ibu muda punya kemampuan dalam rangka menyuguhkan gizi pada anak," ujar Al Muktabar.
Kepala BKKBN, dr. Hasto, menyampaikan dalam _Keynote Speech_ sekaligus membuka acara, bahwa Hari Kependudukan Dunia (HKD) 2024 adalah kesempatan untuk menggaungkan lagi perbaikan dalam pengumpulan dan analisis informasi, sekaligus untuk melakukan intropeksi.
“Apakah semua orang sudah tercakup dalam data intervensi kita, apakah pengumpulan data kita aman, apakah data yang kita miliki sudah akurat?" kata dokter Hasto melempar tanya.
Dokter Hasto juga menyampaikan kemajuan-kemajuan di bidang kependudukan Indonesia. Berkat konsistensi pelaksanaan program KB hampir lima dekade di Indonesia, total fertility rate (TFR) telah mencapai 2,14. Angka Kematian Ibu (AKI) menurun signifikan menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) menurun signfikan menjadi 16,86 per 1000 kelahiran hidup.
Ia juga menyebutkan penyebab utama kematian ibu bervariasi
Mulai dari faktor kesehatan sampai sosial ekonomi,
perkawinan dan kehamilan usia remaja merupakan faktor risiko tinggi terhadap kematian ibu.
Pada kegiatan ini dokter Hasto juga melakukan peninjauan layanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) _on the spot._ sebanyak 100 akseptor mendapat pelayanan di mobil unit pelayanan (muyan) KB. Juga ditinjau Mobil Cinta Keluarga Peduli Stunting dan Setya Gratya mobile, serta gerai Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
Ikuti Whatsapp Channel Republika