Senin 11 Nov 2024 04:11 WIB

Peneliti CSIS: Pilkada Depok 2024 Ketat, PKS Hadapi Penantang Baru

Koalisi Gerindra bersama partai lain menantang koalisi PKS-Golkar di Pilkada Depok.

Diskusi Publik dengan tema Arah Suara Warga Muhammadiyah dalam Menentukan Pemimpin Kota Depok, diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM (Pengurus Daerah Muhammadiyah) Kota Depok, Sabtu (9/11/2024).
Foto: dok PDM Depok
Diskusi Publik dengan tema Arah Suara Warga Muhammadiyah dalam Menentukan Pemimpin Kota Depok, diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM (Pengurus Daerah Muhammadiyah) Kota Depok, Sabtu (9/11/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2024 diperkirakan akan berlangsung ketat. Arya Fernandes, peneliti dari lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyampaikan kompetisi kali ini melibatkan dua kandidat utama dengan dukungan yang relatif kuat.

Pilkada Depok diwarnai oleh persaingan antara petahana yang didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan calon baru dengan dukungan koalisi Gerindra serta partai lainnya. Pernyataan ini disampaikan Arya dalam acara Diskusi Publik dengan tema "Arah Suara Warga Muhammadiyah dalam Menentukan Pemimpin Kota Depk" yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM (Pengurus Daerah Muhammadiyah) Kota Depok, Sabtu (9/11/2024).

Baca Juga

Menurut Arya, salah satu faktor utama yang membuat Pilkada Depok 2024 menarik adalah dominasi PKS yang telah memimpin Kota Depok selama 20 tahun terakhir. Dimulai dari Nur Mahmudi Ismail sebagai wali kota selama dua periode, dilanjutkan oleh Mohammad Idris selama dua periode, PKS menciptakan basis kuat di wilayah ini.

“PKS telah membangun jaringan politik dan sosial yang kuat di Depok. Ini membuat mereka memiliki keunggulan struktural yang sulit diabaikan,” ujar Arya dalam keterangan yang diterima Republika.co.id.

Lebih jauh, Arya menjelaskan bahwa dalam Pilkada kali ini, persaingan akan fokus pada dua pasangan kandidat dengan latar belakang berbeda. Pertama adalah pasangan petahana, Imam Budi Hartono yang saat ini menjabat wakil wali kota, berpasangan dengan Ririn Farabi, seorang profesional dengan latar belakang medis. Pasangan ini didukung oleh koalisi PKS dan Golkar.

Sementara itu, di sisi lain terdapat pasangan Supian Suri, seorang birokrat senior di lingkungan Pemerintah Kota Depok, yang berpasangan dengan Chandra Rahmansyah, seorang politisi dari PKB. Koalisi ini didukung oleh Gerindra dan beberapa partai lainnya.

“Komposisi kedua pasangan ini cukup menarik, karena selain berlatar belakang yang berbeda. Keduanya juga memiliki jaringan politik yang luas dan dukungan finansial yang cukup untuk bersaing secara kompetitif,” kata Arya menjelaskan.

Dari sudut pandang koalisi, pesta demokrasi di daerah tersebut akan menjadi pertarungan dua kekuatan besar, yaitu koalisi PKS-Golkar melawan koalisi Gerindra. PKS, yang merupakan penguasa lama, akan berusaha mempertahankan dominasinya dengan mengandalkan jaringan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Di sisi lain, koalisi Gerindra bersama partai lain berusaha menarik dukungan dengan menawarkan perubahan dan pendekatan birokrasi yang lebih profesional.

Dari survei yang dilakukan Arya, posisi kedua kandidat terlihat cukup berimbang dengan selisih yang tidak terlalu signifikan, menunjukkan bahwa basis suara di Kota Depok terbagi. Peta kekuatan ini menandakan bahwa tidak ada satu pihak yang memiliki dominasi mutlak, sehingga setiap suara akan sangat berarti dalam menentukan hasil akhir.

Aspek lain yang membuat persaingan akan berlangsung secara ketat adalah demografi Kota Depok yang majemuk. Kota ini majemuk di berbagai aspek mulai dari sisi etnis, agama, maupun preferensi politik. Hal ini, menurut Arya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kedua pasangan calon untuk menarik simpati dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam.

“Kompleksitas demografi Depok menuntut kandidat untuk lebih inklusif dalam menyampaikan visi dan program kerja mereka. Depok bukan kota yang homogen, sehingga pendekatan yang hanya mengandalkan satu kelompok saja tidak akan cukup efektif,” ujar Arya.

Selama beberapa periode, PKS telah mencatatkan kemenangan dengan rata-rata suara sekitar 50,58 persen. Namun, Arya mencatat bahwa dalam Pemilu 2024, suara PKS di DPRD Kota Depok hanya mengalami kenaikan tipis. Meski PKS berhasil menambah satu kursi, tantangan dari koalisi baru yang didukung Gerindra dan PKB bisa menjadi penghalang bagi partai tersebut untuk mempertahankan dominasinya.

Pengaruh Muhammadiyah

Salah satu faktor lain yang juga diperhitungkan dalam Pilkada ini adalah sikap politik dari Muhammadiyah, organisasi masyarakat Islam yang memiliki basis kuat di Jawa Barat. Arya menuturkan bahwa Muhammadiyah memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan pilihan politik anggotanya.

Beberapa indikator yang diperhatikan oleh Muhammadiyah dalam memberikan dukungan adalah rekam jejak, pengalaman, serta komitmen para calon dalam memajukan nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan sosial di Depok. “Muhammadiyah tidak hanya melihat pada popularitas calon, tetapi juga pada komitmen mereka terhadap nilai Islam berkemajuan serta kesejahteraan warga,” kata Arya.

Mengomentasi hasil paparan Arya tersebut H. Ali Wartadinata selaku Ketua PDM Kota Depok mengingatkan warga Depok yang memilik hak pilih serta anggota persyarikatan Muhammadiyah yang berdomisili di kota ini untuk bijak menggunakan hak pilihnya.

"Meski satu suara dan hanya berlangsung lima tahun sekali, tapi suara yang dimiliki masyarakat Depok serta anggota persyarikatan Muhammadiyah di kota ini tetap berharga dalam menentukan arah masa depan kota domisili mereka. Kami berharap agar warga tidak bersikap Golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Sebaik warga negara yang baik, apatis kepada politik bukan pilihan bijak," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement