REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Janji politik Calon Gubernur Jabar terpilih Kang Dedi Mulyadi (KDM) dikhawatirkan belum terakomodir seluruhnya di APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2025. Sebab, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan DPRD Provinsi Jabar lebih dulu menetapkan persetujuan Rancangan APBD (RAPBD) menjadi APBD Jabar 2025 sejak 8 Nopember 2024.

Sementara KDM baru akan dilantik menjadi gubernur Jabar definitif pada 7 Februari 2025. Artinya, mulai 7 Februari 2025 pula KDM baru memiliki otoritas sebagai penanggungjawab dan pelaksana APBD Jabar. Untuk menyinergikan janji politik KDM dengan program APBD 2025, maka dibutuhkan forum komunikasi di masa transisi kepemimpinan Jabar.   

Kekhawatiran itu disampaikan oleh Pakar Komunikasi Politik yang juga Guru Besar Fikom Unisba Prof. Dr. Septiawan Santana K kepada Republika, Kamis (12/12/2024). Menurut dia, inisiatif membangun komunikasi di era transisi itu sebaiknya diinisiasi oleh pemegang otoritas, yakni Pj gubernur Jabar.

KDM pun, tutur Septi, panggilan akrab Septiawan, berhak memiliki inisiatif tersebut. Namun, sambung dia, eloknya dilakukan oleh Pj gubernur Jabar, mengingat saat ini KDM belum memiliki otoritas secara konstitusional dalam melaksanakan APBD Jabar. ‘’Tanda tangan beliau (KDM) sebagai gubernur Jabar baru berlaku mulai 7 Februari 2025,’’ ujarnya.

Demi masyarakat Jabar, papar Septi, tampaknya tidak melanggar hukum jika pemerintahan Jabar saat ini membuka komunikasi dengan KDM secara terbuka. Tujuannya, sambung dia, agar skema APBD Jabar TA 2025 dikomunikasikan dengan KDM yang akan merealisasikannya mulai 7 Februari 2025.

Seperti kita ketahui di media massa dan media sosial, ungkap Septi, KDM kerap berkativitas menyalurkan bantuan untuk warga Jabar, khususnya korban bencana banjir di Sukabumi. ‘’Tampaknya itu dari dana pribadi yang sangat terbatas kapasitasnya dibandingkan dana dari APBD,’’ tambahnya.

Septi menegaskan, jalinan komunikasi di masa transisi ini menjadi penting. Sebab, papar dia, pada APDB Jabar 2025 yang telah disetujui DPRD Jabar, terdapat nilai belanja sebesar Rp 31,07 triliun yang akan menjadi tanggung jawab KDM.

Masih dikatakan Septi, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui terkait persoalan ini. Masyarakat Jabar, menurut dia, akan mulai menagih janji politik KDM dan wakilnya Erwan Setiawan mulai 7 Februari 2025. Di sisi lain, pasangan yang mengusung slogan ‘Jabar Istimewa’ itu tidak terlibat dalam perjalanan penyusunan APBD 2025 yang dimulai sekitar pertengahan 2024.    

Ikuti Whatsapp Channel Republika