Selasa 07 Jan 2025 19:01 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI, Minta Semua Pihak Turut Awasi Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran program MBG mencapai Rp 71 Triliun untuk satu tahun

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani
Foto: Arie Lukihardianti
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Program makan bergizi gratis (MBG) sudah memasuki hari kedua. Khusus Provinsi Jabar, baru 22 Kabupaten/Kota yang mendapatkan distribusi dari program tersebut.

Semua Kabupaten/Kota di Jabar, secara beratahap mendapatkan paket makanan bergizi gratis secara bertahap untuk semua jenjang mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Baca Juga

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani berharap, program ini mampu meningkatkan status gizi masyarakat dan mengurangi angka prevalensi stunting. "Targetnya itu 14 persen hanya mampu diturunkan sampai 21,5 persen (Prevalensi Stunting)," ujar Netty, Selasa (7/1/2025).

Netty mengatakan, anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 71 Triliun untuk satu tahun. Anggaran tersebut, tidak semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan saja, tapi digunakan untuk pemeriksaan kesehatan dan edukasi soal pentingnya makanan sehat untuk masyarakat.

"Makanan Bergizi Gratis ini kan cuman sekali dalam sehari, kita harapkan ada pendampingannya yaitu edukasi dan literasi kepada masyarakat, minimal mengubah mindset masyarakat bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi makan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat khususnya anak sekolah yang sekarang sasarannya sangat besar, 19,46 juta," paparnya.

Netty mendorong Badan Gizi Nasional, agar benar-benar memenuhi dan menyiapkan makanan sesuai dengan standar gizi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah pemerataan agar program ini tidak hanya dinikmati masyarakat di perkotaan saja, tapi diterima hingga ke daerah tertinggal, terpencil, terluar (3T).

"Kita harapkan itu juga bisa dipenuhi dan tentunya harus memenuhi aspek keamanan pangan, karena ketika makanan ini diolah, diproduksi secara masal, jangan sampai bahannya bagus, mengolahnya kurang bagus akhirnya jadi masalah," katanya.

Netty pun mengajak seluruh pihak agar ikut mengawasi. Pelibatan banyak pihak, kata dia, diharapkan dapat menyukseskan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini. "Sehingga ke depan perjalanan program ini menjadi program nasional yang betul-betul bisa menjadi daya ungkit peningkatan status gizi masyarakat Indonesia," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement