REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar mendesak Pemerintah Provinsi Jabar untuk mengambil langkah konkret dalam menstabilkan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri. Saat ini, masyarakat mengeluhkan naiknya bahan pokok menjelang lebaran.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menegaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dapat memberatkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
Menurut Ineu, fluktuasi harga yang terjadi menjelang Lebaran bukanlah fenomena baru. Dia mengatakan, pemerintah daerah harus lebih sigap dalam mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat.
“Kami meminta Pemprov Jabar untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait serta para pemangku kepentingan di sektor pangan agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” kata Ineu, melalui saluran telepon kepada Republika.co.id (25/3/25).
Ia menyoroti harga sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, seperti beras, daging, minyak goreng, dan gula. Ketidakstabilan harga ini, lanjut Ineu, bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan memperparah ketimpangan ekonomi.
Dia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan dalam mengintervensi pasar. Selain itu, Fraksi PDI-P juga meminta Pemprov Jabar untuk menggelar operasi pasar secara masif di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan tingkat inflasi tinggi.
Menurut Ineu, distribusi bahan pokok yang merata dan harga yang terkendali akan sangat membantu masyarakat, terutama di momen menjelang Lebaran yang identik dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya sekadar mengawasi, tetapi juga bertindak tegas dalam mengatasi spekulasi harga dan memastikan ketersediaan stok yang cukup. Masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujar Ineu.
Dia juga mengingatkan bahwa stabilitas harga pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pelaku usaha. Dengan demikian, distribusi pangan dapat berjalan lebih baik dan tidak terjadi penumpukan stok di satu wilayah saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika