REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati menegaskan pentingnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat agar lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Ia menekankan pembangunan tidak boleh meninggalkan kelompok rentan, sehingga perusahaan daerah harus menjadi pelopor usaha inklusif.
“BUMD bukan hanya dituntut menyetor dividen, tetapi juga menjalankan fungsi sosial. Kesempatan kerja dan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas harus dijamin,” ujar Tina Wiryawati kepada Republika.co.id, Kamis(18/9/25).
Menurut Tina, selama ini BUMD Jabar mengemban mandat strategis, mulai dari penyediaan air minum, pangan murah, hingga layanan transportasi massal.
"Beberapa bahkan melaksanakan skema Public Service Obligation (PSO) agar masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar dengan harga terjangkau, " ucapnya.
Tina mengatakan peran tersebut belum maksimal menyentuh kelompok difabel. Karena itu, ia mendorong agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD diarahkan lebih jelas kepada kebutuhan disabilitas.
“Fasilitas ramah difabel harus tersedia di kantor layanan BUMD, begitu juga dengan kebijakan rekrutmen yang membuka ruang setara dan proposional bagi mereka,” ucap Tina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika