REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Jawa Barat 2025–2029 mencatat Rasio Gini di provinsi ini menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, angka ketimpangan tercatat 0,398 lalu naik menjadi 0,423 pada 2023 dan kembali meningkat menjadi 0,428 pada 2024.

Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan kesenjangan tertinggi ketiga di Pulau Jawa, setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati menegaskan perlunya langkah konkret pemerintah daerah untuk menjawab persoalan pemerataan.

“Ini alarm serius. Pertumbuhan ekonomi memang tercatat positif, tetapi kalau tidak diikuti pemerataan, masyarakat kecil hanya akan jadi penonton. Rasio Gini yang meningkat adalah bukti pertumbuhan kita masih belum inklusif,” ujar Tina kepada Republika, Selasa (1/10/2025).

Menurutnya, tren ini mencerminkan sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan.

“Jangan biarkan masyarakat desa hanya jadi penonton. Pemerintah provinsi harus hadir dengan kebijakan, mulai dari pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga akses pendidikan yang lebih merata,” tegasnya.

Bagi Tina, pembangunan Jawa Barat tidak boleh hanya berorientasi pada capaian pertumbuhan ekonomi semata.

Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan rasa keadilan sosial agar masyarakat di seluruh pelosok, baik kota maupun desa, memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

“Pembangunan yang sesungguhnya bukan sekadar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan agar tercipta Jabar istimewa,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika