REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --  Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Iwan Koswara mengingatkan pemerintah provinsi untuk mewaspadai potensi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026.

Ia menilai proyeksi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun depan harus segera diantisipasi agar tidak mengganggu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut Iwan, komponen transfer dari pemerintah pusat selama ini menjadi salah satu penyangga penting belanja layanan publik, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.

“Tahun 2026 adalah tahun penuh tantangan. Ketika TKD tertekan, provinsi harus memastikan SPM tidak mundur. Pelayanan dasar itu hak warga, bukan pilihan,” ujar Iwan kepada Republika, Jumat (14/11/25).

Ia menekankan, sejumlah indikator pelayanan masih membutuhkan penguatan, seperti akses pelayanan kesehatan, kualitas layanan pendidikan, pemeliharaan jalan provinsi, hingga kesiapsiagaan bencana.

Semua itu menuntut pembiayaan stabil yang tidak boleh bergantung pada asumsi optimistis.

Iwan juga menyoroti meningkatnya tekanan belanja wajib dan mengikat, termasuk kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional, serta kewajiban pembiayaan rutin yang setiap tahun menyedot ruang fiskal daerah.

Situasi tersebut, kata dia, membuat pemerintah provinsi harus lebih disiplin menetapkan prioritas.

“Jangan sampai program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dikorbankan. Komisi V meminta pemerintah memusatkan energi pada sektor yang menjadi mandat utama kami, yaitu layanan dasar,” tegasnya.

Selain menjaga efisiensi belanja, Iwan mendorong optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kinerja BUMD untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Ia menilai langkah-langkah ini penting sebagai penyeimbang ketika transfer dari pusat melemah.

“Jika fiskal semakin ketat, inovasi dan efisiensi harus diperkuat. Yang paling penting, masyarakat jangan sampai kehilangan pelayanan yang menjadi hak mereka,” tutur Iwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika