REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memuji kecakapan Pemerintah Iran yang mampu mengelola APBN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara. Ia mengatakan akan memelajari hal tersebut di tengah efisiensi anggaran yang juga berdampak terhadap provinsinya.
Dalam video yang ia rilis pada Senin, pria yang akrab disapa KDM itu mengambil contoh pada kemampuan Iran dalam mengelola anggaran sebesar Rp 1.000 triliun untuk 92 juta warga negara. Iran tetap berdiri kokoh meski dihimpit oleh situasi embargo ekonomi yang berat selama bertahun-tahun.
“Dalam perspektif itu saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena, satu pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Saya baca berapa APBN Iran? Rp 1.000 triliun dari 92 juta penduduk,” katanya.
Dengan anggaran sebesar itu, pemerintahan Iran menurutnya melahirkan keberpihakan yang sangat tinggi pada urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur warga. “Dari sepuluh masyarakat usia sekolah, sembilan diantaranya kuliah. Apa yang dipelajari? Sains, matematika, fisika, kimia, kedokteran, engineering. Berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan,” tutur KDM.
Ditilik dari anggaran pertahanannya pun hanya mencapai Rp 132 triliun. Namun karena terkena embargo, maka negara tersebut bisa membuat teknologi drone, hulu ledak dan memperkuat seluruh armada perang mereka.
“Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, kemampuan Iran menjaga kedaulatan tidak akan terjadi jika pemerintahannya tidak efisien dalam mengelola anggaran. Hal itu juga sulit terjadi jika perguruan tinggi mereka tidak fokus melahirkan lulusan-lulusan hebat dengan penelitian yang kuat.
“Akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat,” katanya.
Menurutnya, tengah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang ketat ke daerah dengan penundaan Dana Bagi Hasil (DBH), ia berupaya tetap memprioritaskan anggaran untuk kepentingan warga. Mulai dari pembangunan jalan, jaminan sosial hingga biaya pendidikan. “Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika