Senin 11 May 2026 18:48 WIB

Junanto Herdiawan Dikukuhkan Jadi Kepala Perwakilan BI Jabar

Ke depan, sinergi BI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan semakin kuat.

Rep: Arie Luki Hardianti/ Red: Ferry kisihandi
Junanto Herdiawan dikukuhkan sebagai kepala perwakilan BI Jawa Barat oleh Deputi Gubernur BI Thomas AM Djiwandono, Senin (11/5/2026) yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.
Foto: Bank Indonesia
Junanto Herdiawan dikukuhkan sebagai kepala perwakilan BI Jawa Barat oleh Deputi Gubernur BI Thomas AM Djiwandono, Senin (11/5/2026) yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas AM Djiwandono mengukuhkan Junanto Herdiawan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat pada hari ini (11/5/2026), menggantikan Muhamad Nur, yang telah bertugas selama 2,5 tahun.

Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI ini turut dihadiri anggota Komisi XI DPR, pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran Forkopimda, perbankan, hingga tokoh pimpinan lintas sektor yang tergabung dalam ekosistem pentahelix Jawa Barat.

Thomas, dalam sambutannya menyatakan, pergantian kepemimpinan ini bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan di BI dalam menjalankan perannya menjaga stabilitas dan mendukung ketahanan ekonomi nasional. Menurut dia, estafet kepemimpinan ini diharapkan bisa terus memperkuat dukungan BI sebagai mitra utama pemerintah daerah (pemda).

Guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di kisaran 4,9 -5,7 persen (yoy) serta menjaga inflasi tetap pada rentang sasaran 2,5 persen±1 persen pada akhir tahun ini, BI secara konsisten mendukung penguatan sinergi kebijakan yang mencakup pengendalian harga, akselerasi investasi dan reformasi struktural, pengembangan ekonomi kerakyatan serta digitalisasi sistem pembayaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedy Mulyadi mengatakan, BI sebagai lembaga independen diharapkan bisa terus menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas ekonomi, sementara penguatan tugas kelembagaan keuangan dan pemerintahan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia menekankan pentingnya memperkuat peredaran uang agar lebih merata di masyarakat, serta menyampaikan apresiasi atas peran BI sebagai mitra strategis Pemprov dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Jawa Barat.

Ke depan, sinergi dan kolaborasi antara BI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa.

Secara umum, kinerja makroekonomi Jawa Barat pada Triwulan I (Q1) 2026 tercatat solid. Ekonomi tumbuh sebesar 5,79 persen (yoy), lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional. Sejalan dengan itu, stabilitas harga tetap terjaga dengan realisasi inflasi April 2026 yang terkendali pada angka 2,49 persen (yoy).

Capaian ini juga merupakan hasil efektivitas koordinasi dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui implementasi strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Sinergi ini juga diperkuat melalui platform kolaboratif West Java Economic Society (WJES) yang secara berkala menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif guna mendorong transformasi ekonomi yang inklusif.

Kantor Perwakilan BI Jawa Barat terus mengakselerasi penarikan investasi melalui West Java Investment Challenge (WJIC) yang saat ini menawarkan sekitar 150 proyek strategis dengan total nilai investasi mencapai lebih dari Rp 200 triliun.

Langkah ini berjalan beriringan dengan pengembangan sumber ekonomi baru melalui perluasan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Hijau, pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sebagai pusat Halal Value Chain, serta penguatan inklusi keuangan melalui peran aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).

Strategi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam aspek sistem pembayaran, Bank Indonesia Jawa Barat akan terus memacu efisiensi ekonomi melalui penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah.

Jawa Barat ditargetkan tetap menjadi pemimpin digitalisasi nasional. Saat ini tercatat sekitar 13,38 juta pengguna dan 8,15 juta merchant QRIS. Di sisi lain, BI tetap memastikan ketersediaan uang tunai melalui penyediaan Uang Layak Edar (ULE) yang mencukupi hingga pelosok daerah sebagai bentuk pelayanan publik yang optimal.

Melalui semangat kemitraan inovatif, dan dengan kepemimpinan yang baru, Kantor Perwakilan BI Jawa Barat akan terus bersinergi dalam memitigasi risiko global dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Setiap langkah kebijakan akan selalu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Bagi BI, Jawa Barat bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan jantung inovasi ekonomi yang harus terus berdenyut demi kemakmuran rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement