REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Delapan program pembangunan menjadi kado Jawa Barat untuk Kota Bandung dalam momentum Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216. Program tersebut mencakup infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan mengatakan delapan program tersebut merupakan aspirasi masyarakat Kota Bandung yang dikawal melalui DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Tedy memaparkan, kedelapan program tersebut adalah penataan Jalan Soekarno-Hatta melalui penambahan titik penerangan jalan umum (PJU) berbasis managed service; pembenahan Jalan Pasteur melalui kajian pembangunan Underpass Pasteur yang terintegrasi dengan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR); serta penataan kawasan Lapangan Gasibu dengan fasilitas yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
Selanjutnya, pembukaan akses jalan penghubung Riung Bandung-Gedebage Selatan secara bertahap untuk kendaraan roda dua; pembenahan berkala jalur strategis Sukajadi-Setiabudi-Lembang; penambahan sekolah negeri melalui pembangunan SMAN 28 Bandung di Sukamiskin dan SMAN 29 Bandung di Jalan Dr Hadjiman; serta penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi melalui Balé Pananggeuhan, pelatihan affiliate digital, dan program UKM Naik Kelas.
Untuk sektor infrastruktur jalan, kata Tedy, Pemprov Jabar juga mengalokasikan anggaran Rp4,8 triliun melalui APBD Jawa Barat untuk penanganan jalan di berbagai wilayah di Jabar. Adapun pembangunan SMAN 28 Bandung mendapat alokasi anggaran fisik sekitar Rp7,05 miliar.
"Ini bukan kado dalam arti seremoni, tetapi lebih kepada apa yang bisa kami perjuangkan dan kawal sebagai wakil masyarakat. Semoga apa yang sudah dilakukan bersama DPRD Jawa Barat ini bisa memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bandung," ujar Tedy, Kamis (24/9/26).
Menurut Tedy, berbagai program tersebut merupakan hasil kerja bersama DPRD Jawa Barat dan Pemprov Jabar. Ukuran keberhasilan pembangunan, kata dia, bukan semata-mata dari jumlah program yang dihasilkan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan pada berapa banyak program yang dihasilkan, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat secara berkelanjutan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika