REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung mendorong peningkatan efisiensi energi pada gedung-gedung pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Langkah tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan C40 Cities Finance Facility (CFF) Phase 4.0.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain saat mewakili Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan C40 CFF Phase 4.0 di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung, Jumat, 2 Oktober 2026.
Iskandar mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengubah cara membangun dan mengelola kota, khususnya dalam aspek efisiensi energi, penerapan bangunan gedung hijau, dan pemanfaatan energi terbarukan.
“Pertemuan hari ini bukan sekadar rapat koordinasi, tetapi bagian dari upaya bersama untuk mendorong perubahan cara kita membangun dan mengelola kota, khususnya dalam hal efisiensi energi, bangunan gedung hijau dan pemanfaatan energi terbarukan,” ujar Iskandar.
Menurutnya, bangunan gedung memiliki peran penting dalam kehidupan perkotaan. Karena itu, efisiensi energi tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun kota yang berkelanjutan, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.
Pemkot Bandung, lanjut Iskandar, menyambut baik dukungan C40 Cities Finance Facility pada fase keempat. Dukungan tersebut dinilai dapat membantu memperkuat perencanaan, meningkatkan kapasitas, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih terukur dalam mendorong efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan.
“Kami juga siap berdiskusi mengenai bangunan-bangunan pemerintah yang dapat menjadi bagian dari proyek ini, termasuk mempertimbangkan aspek pelayanan, kebutuhan teknis serta potensi pengembangannya,” katanya.
Dalam program ini, Kota Bandung juga akan berkolaborasi dengan Kota Palembang. Iskandar menilai kedua kota memiliki karakter dan tantangan perkotaan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama dalam mendorong kota yang lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan.
Ia juga menyebut pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, dapat menjadi pembelajaran bagi Bandung dan Palembang.
Iskandar berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada penentuan bangunan yang akan dikembangkan, tetapi menghasilkan kejelasan mengenai tim pelaksana, kebutuhan peningkatan kapasitas, jangka waktu pelaksanaan, serta komitmen masing-masing pihak.
“Kita ingin memanfaatkan teknologi tetapi tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kita ingin melakukan pembangunan hari ini tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kehidupan generasi sesudah kita,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan (BTBGPL) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara, mengatakan sektor bangunan gedung menjadi salah satu kontributor utama emisi melalui konsumsi energi.
Ia menyebut konsumsi energi sektor bangunan gedung mencapai hampir sepertiga dari konsumsi energi nasional sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan secara sistematis.
“Jumlah yang sangat besar dan tentunya memerlukan perhatian khusus bagaimana ini bisa ditangani dan diperhatikan secara seksama,” kata Kuswara.
Kuswara menjelaskan, pemerintah mendorong penyelenggaraan BGH melalui penerapan desain pasif, perubahan perilaku pengguna, serta pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi energi dan pembangunan rendah karbon.
Kementerian PU bersama sejumlah pemangku kepentingan juga telah menyusun peta jalan penyelenggaraan dan pembinaan BGH. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi sektor bangunan gedung terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca nasional.
Kuswara menyebut, proyeksi kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca dari subsektor bangunan gedung hingga 2030 mencapai sekitar 3 juta ton CO2 dari bangunan pemerintah, 14 juta ton CO2 dari bangunan komersial, dan 19 juta ton CO2 dari bangunan perumahan.
Menurutnya, program C40 CFF Phase 4.0 menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat target dan rencana implementasi pembinaan BGH di Indonesia, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sektor swasta.
“Dukungan CFF antara lain mencakup audit energi bangunan gedung, asesmen rooftop solar PV, financial modeling, dan juga dukungan teknis lainnya dalam aspek green building atau bangunan gedung hijau,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman dan pembelajaran dari DKI Jakarta juga dapat menjadi referensi bagi Bandung dan Palembang dalam mengembangkan efisiensi energi serta pemanfaatan energi terbarukan pada bangunan gedung pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika